RRI.CO.ID, Entikong - Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disperindagkop dan UM) Kabupaten Sanggau, Nurtiati menyampaikan, ada lima Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diberikan kewenangan memberikan rekomendasi BBM non kendaraan. Dikatakan, rekomendasi itu dalam bentuk barcode untuk digunakan dalam aplikasi.

"Rekomendasi ini dalam bentuk aplikasi ya, yang nanti akan keluar barcodenya yang bisa digunakan mengambil BBM di SPBU," ungkap Nurtiati di Sanggau, Selasa 3 Maret 2026.

Nurtiati merinci, kelima OPD dimaksud yakni, Disperindagkop dan UM, Dinas Kesehatan dan Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan Hortikultura dan Perikanan (DKPTPHP). Kemudian, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Dinsos P3AKB), dan Dinas Perhubungan (Dishub) Sanggau.

Nurtiati menjelaskan, setiap tahun Pemerintah Kabupaten Sanggau mengusulkan tambahan kuota BBM subsidi ke Pemerintah Pusat. Secara data, disampaikannya, kuota BBM subsidi cukup.

"Hitung-hitungan kita harusnya cukup, cuma kan persoalan di kita, khususnya BBM subsidi ini lebih banyak menyasar pengguna yang tidak tepat sasaran," tambahnya.

Untuk meminmalisir salah sasaran penggunaan BBM khususnya subsidi, lanjutnya, Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dan relugasi. Salahsatunya, sambung dia, melalui aplikasi XStar.

"Cuma persoalan di aplikasi ini tidak mengakomodir para pengecer. Sebenarnya kami sangat berterimakasih kepada pengecer karena mereka mendekatkan BBM kepada masyarakat sampai ke pelosok desa, tapi kami, di Pemerintah Daerah juga harus taat aturan, tapi tetap kami upayakan nanti melalui surat Pak Bupati, bagaimana meng-cover para pengecer ini karena di KBLI perizinan penjualan BBM juga sudah ditutup oleh OSS, ini yang masih menjadi PR kita," ucapnya. (Abang Indra).