RRI.CO.ID, Entikong - Kelompok warga yang tergabung dalam penyalur dan sub penyalur BBM meminta Pemerintah daerah memberikan kemudahan untuk mereka mendapatkan rekomendasi pendistribusian BBM. Hal tersebut disampaikan Koordinator aksi damai ke kantor Bupati Sanggau terkait penyaluran BBM, Alfonsus Liquori, Senin 2 Maret 2026.

"Kami minta ada regulasi yang mempermudah kami mendapatkan BBM dari Pertamina. Kalau dulukan cukup rekomendasi Kades, sekarang sudah tidak bisa lagi harus melalui aplikasi Xstar," ujar Alfonsius.

Kebijakan Pemerintah menghapus kewenangan desa mengeluarkan rekomendasi, diakui Alfon, berdampak terhadap langkanya BBM di desa-desa yang jauh dari SPBU. Hal ini berakibat BBM langka, dan harganya mahal.

"Perekonomian masyarakat di kampung menjadi terganggu," ungkapnya.

Alfonsius berharap ada solusi yang ditawarkan Pemerintah agar distribusi BBM sampai ke desa tidak terganggu. Hal ini juga untuk mencegah penyelewengan dan penyalahgunaan distribusi BBM.

"Kami minta solusi konkret dari Pemerintah seperti apa. Kami memahami Pemerintah membuat aturan yang ketat dalam rangka mencegah terhadinya penyelewengan atau penyalahgunaan BBM, misalnya untuk tambang ilegal, namun persoalan tersebut tidak bisa digeneralisir," ujarnya.

"Artinya mereka yang menyelewengkan BBM harus ditindak tegas, tapi kami yang juga berjualan untuk membantu masyarakat ini juga harus diperhatikan," sambungnya. (Abang Indra).