RRI.CO.ID, Entikong – Aktivitas penyelundupan bahan pangan ilegal di perbatasan Entikong, Kabupaten Sanggau Kalimantan Barata kembali marak. Kawasan Entikong, yang berbatasan langsung dengan Malaysia kembali menjadi titik rawan masuknya komoditas tanpa dokumen resmi melalui jalur tidak sah di sekitar perbatasan negara.

Kepala Satuan Pelayanan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan PLBN Entikong Swiet Sinay menyampaikan, komoditas yang diselundupkan bukan sekadar barang tanpa izin. Namun, dari hasil penegahan operasi gabungan, bahan pangan selundupan yang didapati petugas jenis barang berpotensi membawa ancaman serius bagi ketahanan pangan nasional.

“Sebagian besar pangan yang kami amankan masuk kategori media pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina, Hama Penyakit Ikan Karantina, dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina. Jika lolos, dampaknya bisa merusak sektor pertanian, peternakan, hingga perikanan kita,” ungkap Sweit Sinay, Senin 2 Maret 2026.

Ia menyampaikan, dalam penindakan terbaru, petugas menggagalkan masuknya lebih dari satu ton bawang merah, 100 kilogram bawang putih, ratusan kilogram daging kerbau, puluhan kilogram daging babi, telur unggas, 40 kilogram ikan patin beku, serta berbagai bibit tanaman seperti kelapa, jahe, kunyit, nangka, pisang, dan daun bawang. Karena tidak ada dokumen, dan masuk secara ileggal, seluruh komoditas tersebut telah dimusnahkan dengan cara dibakar sesuai prosedur tindakan karantina.

Swite menilai, kembali maraknya penyelundupan dipicu sejumlah faktor, mulai dari selisih harga komoditas antarnegara hingga tingginya permintaan pasar lokal. Kondisi geografis perbatasan yang memiliki banyak akses tidak resmi turut meningkatkan tingkat kerawanan.

“Pengawasan terus kami perketat melalui patroli rutin dan sinergi lintas instansi. Kami tidak akan memberi ruang bagi masuknya komoditas ilegal yang berisiko terhadap kesehatan hewan, ikan, tumbuhan, dan masyarakat,” ujarnya.

Melalui kerjasama lintas instansi dan aparat keamanan, kata Sweit, BKHIT Kalbar di Entikong memastikan penguatan pengawasan jalur perbatasan menjadi prioritas, mengingat wilayah ini merupakan salah satu pintu gerbang strategis perdagangan lintas negara. Penindakan tegas diharapkan mampu menekan laju penyelundupan sekaligus menjaga stabilitas dan keamanan pangan nasional.