LSM Harap Dilibatkan Lagi dalam Forum Pembangunan Sanggau

RRI.CO.ID, Entikong – Lembaga swadaya masyarakat di Kabupaten Sanggau berharap kembali dilibatkan secara aktif dalam forum-forum resmi pembangunan daerah. Ketua LSM Citra Hanura, Abdul Rahim menilai, keterlibatan LSM penting agar kontribusi pemikiran masyarakat sipil dapat memperkuat perencanaan sekaligus mengoptimalkan kebijakan pemerintah.

Ia menyampaikan, selama ini intensitas komunikasi antara pemerintah daerah dan lembaga sosial dinilai mulai berkurang. Padahal, menurutnya, LSM memiliki pengalaman panjang dalam pendampingan dan pengawasan program pembangunan di Kabupaten Sanggau.

“Ya, kita mengharapkan ada komunikasi yang intens dan kontribusi yang lebih peka lagi dari pemerintah daerah untuk pada lembaga-lembaga ini, sehingga mungkin ada waktu atau apa kami-kami ini diundang lagi,” kata Abdul Rahim, Jumat 27 Februari 2026.

Ia menilai kehadiran LSM dalam rapat atau pembahasan kebijakan dapat memberikan masukan berbasis kondisi lapangan. Dengan begitu, arah pembangunan dinilai lebih tepat sasaran dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.

“Karena selama ini sudah kuranglah intensitas dari pemerintah daerah untuk mengundang-undang kami dalam hal kegiatan-kegiatan yang memang bisa memberikan kontribusi pemikiran dalam membangun Kabupaten Sanggau,” ujarnya.

Rahim menambahkan, kolaborasi dengan berbagai pihak sebenarnya sudah berjalan, termasuk dengan media. Namun ia berharap pola kemitraan serupa juga diperkuat bersama pemerintah daerah agar tercipta sinergi yang berkelanjutan.

“Nah, dengan pemerintah daerah kita mengharapkan ke depan bisa lagi mengumpulkan kami-kami ini LSM untuk bisa berkontribusi, sehingga satu arah gitu, jadi bukan maunya kita, tapi maunya bersama-sama di dalam pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Sanggau ini,” tuturnya.

Menurutnya, pelibatan aktif organisasi masyarakat sipil akan memperkuat transparansi, kontrol sosial, sekaligus mendorong partisipasi publik. Momentum ini diharapkan menjadi langkah bersama untuk memperkuat tata kelola pembangunan daerah yang lebih inklusif.