RRI.CO.ID, Entikong - Program beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tengah menjadi sorotan publik pasca viralnya video seorang penerima beasiswa di media sosial yang memicu perdebatan soal komitmennya sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) penerima manfaat. Di tengah perhatian tersebut, penguatan sistem kontrak dan pengawasan alumni dinilai penting agar investasi pendidikan bernilai triliunan rupiah benar-benar memberi dampak optimal.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menyampaikan, pihaknya turut mendorong tata kelola yang lebih tegas dan transparan. Pengawasan dilakukan secara lintas komisi dan kementerian untuk memastikan akuntabilitas.

“Kontrak dan sanksi harus ditegakkan secara jelas agar ada rasa keadilan, monitoring alumni juga perlu diperkuat supaya kontribusi mereka terdata dan terukur,” ujar Hetifah dalam Program RRI Sanggau Menyapa, Kamis 26 Februari 2026.

Hetifah menjelaskan dana abadi pendidikan telah mencapai ratusan triliun rupiah. Penggunaan imbal hasilnya harus tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

“Ini bukan uang kecil, tetapi investasi masa depan bangsa. Karena itu, tata kelola dan evaluasi harus terus disempurnakan,” ungkapnya.

Ia menambahkan LPDP perlu terhubung dengan kebutuhan sumber daya manusia nasional melalui perencanaan yang matang. Pemetaan kebutuhan tenaga ahli menjadi penting agar lulusan terserap secara optimal di berbagai sektor strategis.

“Ke depan, alumni harus dipastikan mengisi ruang strategis yang memang dibutuhkan Indonesia. Dengan begitu, kontribusi mereka tidak terputus,” katanya.

Hetifah mengajak publik tetap mendukung keberlanjutan program beasiswa dengan pengawasan yang konstruktif. Penguatan sistem dan evaluasi berkelanjutan diharapkan mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana pendidikan negara.