KBRN, Entikong: Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, penetapan seseorang sebagai terpidana tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada tahapan hukum yang harus dilalui untuk memastikan bahwa seseorang benar-benar bersalah dan layak dijatuhi pidana. Proses ini dilakukan demi menjunjung tinggi asas keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Segalanya bermula dari adanya dugaan tindak pidana. Aparat penegak hukum, seperti kepolisian, akan melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti. Jika ditemukan bukti yang cukup, tersangka akan ditetapkan dan berkas perkaranya dilimpahkan ke kejaksaan untuk diteliti lebih lanjut.

Setelah jaksa penuntut umum menyatakan bahwa berkas lengkap (P-21), kasus tersebut akan dibawa ke pengadilan. Di pengadilan, tersangka berubah status menjadi terdakwa dan menjalani proses persidangan. Persidangan ini mencakup pemeriksaan saksi, ahli, barang bukti, serta pembelaan dari terdakwa dan penasihat hukumnya. Semua ini dilakukan dalam kerangka pembuktian secara sah menurut hukum.

Putusan hakim menjadi puncak dari proses persidangan. Hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama sidang, termasuk pembelaan terdakwa dan tuntutan jaksa. Jika hakim meyakini bahwa terdakwa terbukti bersalah, maka terdakwa akan dijatuhi hukuman. Pada saat itulah status hukum terdakwa berubah menjadi terpidana.

Namun, putusan hakim tingkat pertama belum serta-merta bersifat final. Terpidana memiliki hak untuk mengajukan upaya hukum, seperti banding ke pengadilan tinggi atau kasasi ke Mahkamah Agung. Jika seluruh upaya hukum telah dilakukan dan putusan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), barulah status terpidana menjadi sah secara hukum dan pelaksanaan hukuman dapat dilakukan.

Penetapan seseorang sebagai terpidana adalah hasil dari proses hukum yang panjang dan kompleks. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap orang yang dihukum memang telah terbukti bersalah melalui proses yang adil dan transparan. Dengan demikian, kepercayaan terhadap sistem peradilan pidana dapat tetap terjaga.