KBRN, Entikong: Bupati Sanggau, Yohanes Ontot mengeluhkan soal pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) oleh Pemerintah Pusat pada tahun 2026 mendatang. Ia menilai, kebijakan ini akan berdampak besar terhadap kemampuan keuangan daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
"Hari ini lebih parah lagi kita. Pemerintah Pusat menutup kran terhadap dana-dana tranfer ke daerah," kata Yohanes Ontot, Senin (27/10/2025).
Ia menyebut, berdasarkan estimasi dalam penyusunan anggaran KUA-PPAS tahun 2026, yang telah diinput dalam SIPD-RI jumlahnya mencapai Rp 266 milyar lebih. Menurutnya, kebijakan tersebut membuat pemerintah daerah kesulitan untuk menentukan skala prioritas pembangunan.
"Karena keran transfer ditutup, kita terpaksa harus nyisir anggaran yang jumlah Rp266 miliar lebih sehingga sulit kita menentukan mana yang krusial dan mana yang tidak krusial," ujarnya.
Sebagai Kepala daerah, Yohanes Ontot menyampaikan permintaan maaf pada tahun anggaran 2026 terjadi pengurangan anggaran, termasuk untuk hibah paguyuban-paguyuban yang ada di Sanggau. Ia menegaskan, keputusan tersebut bukan karena kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap pelestarian budaya, melainkan murni akibat keterbatasan fiskal yang terjadi.
"Semakin tahun hibah dana untuk Paguyuban semakin menurun. Kami minta maaf, padahal saya dengan Bu Wakil Bupati sudah semangat memberikan hibah yang lebih baik dari tahun ke tahun untuk pengembangan adat dan budaya," ungkapnya.
Melihat kondisi tersebut, ia berharap ada mukjizat luar biasa dari Tuhan mengetuk mata hati pengambil kebijakan di tingkat nasional. Menurutnya, tanpa dukungan nyata dari Pemerintah Pusat, pembangunan daerah akan berjalan lambat dan berpotensi menghambat kesejahteraan masyarakat di tingkat bawah.
"Biar program kita tidak terganggu, karena kemampuan daerah kita sangat terbatas. Jadi, apa yang bisa kita laksanakan ya kita laksanakan kalau tidak bisa ya jangan kita laksanakan," pungkasnya. (Kontributor: Abang Indra).
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....