KBRN, Entikong: Kabupaten Sanggau dipastikan akan menghadapi tantangan serius dalam pembangunan infrastruktur pada tahun anggaran 2026 mendatang. Hal ini menyusul adanya kebijakan pengurangan signifikan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang mencapai angka lebih dari Rp200 miliar.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sanggau, Aris Sudarsono, membenarkan bahwa anggaran dinasnya untuk tahun 2026 akan mengalami penurunan drastis. Dimana tahun depan Dinas PUPR hanya ditopang alokasi dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang jumlahnya jauh kecil dibanding tahun-tahun sebelumnya.

"Tahun 2026 kita dapat DAK Jalan Rp8,555 miliar dan DBH Sawit Rp7,7 miliar, jumlah ini menurun drastis," ungkap Aris Sudarsono, Jumat (10/10/2025).

Ie menyebut, alokasi DAK Jalan Rp8,555 miliar diperkirakan hanya cukup untuk pembangunan ruas jalan dari Kedukul menuju Balai Sebut. Sementara dari DBH Sawit, setelah dibagi dengan Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas PUPR kemungkinan hanya mengelola sekitar Rp6 miliar untuk pembangunan jalan Sungai Mawang-Empaong.

“Pengurangan TKD ini konsekuensinya jelas, berbagai rencana pembangunan infrastruktur lain yang vital bagi masyarakat Sanggau harus dibatalkan,” ujarnya.

Aris Sudarsono mengungkapkan, pengurangan TKD ini akan berbanding lurus dengan menyusutnya volume pembangunan fisik. Beberapa program strategis yang sebelumnya didanai TKD kini lenyap anggarannya.

Ia menyebutkan, terkait DAK Air Minum anggaran sekitar Rp10 miliar yang diterima pada tahun 2025 hilang total pada tahun 2026, DAK Sanitasi anggaran Rp6 miliar untuk pembangunan Tangki Septik yang diperoleh tahun ini juga tidak tersedia di tahun depan. Dana Alokasi Umum Specific Grant (DAU SG) alokasi untuk jalan yang diterima tahun-tahun sebelumnya berkurang hampir separuh atau kemungkinan tidak ada sama sekali pada 2026.

"Inilah gambarannya, intinya, dana TKD ini sangat berpengaruh terhadap program-program pembangunan infrastruktur didaerah," tegasnya.

Ia menyampaikan, pengurangan ini tidak hanya berdampak pada pembangunan jalan, tetapi juga menghambat upaya peningkatan kualitas layanan dasar masyarakat, seperti ketersediaan air minum bersih dan sanitasi layak dua aspek krusial yang menyentuh langsung kesejahteraan warga. Untuk mengatasi situasi darurat anggaran ini, Dinas PUPR berencana segera merapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sanggau guna menyusun strategi mitigasi dan penyesuaian program prioritas di tengah keterbatasan dana yang ekstrem.

“Kami akan melakukan koodinasi dan penyusunan kembali rencana pembangunan yang selama ini di tunjang dari anggaran TKD, kita akan rapatkan bersama TAPD,” pungkasnya.