RRI.CO.ID, Entikong – Pemerintah Kabupaten Sanggau menyebut masih ada tujuh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang disuspensi karena belum memenuhi standar pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena mengatakan, perbaikan standar dapur menjadi prioritas agar pelayanan makanan bagi pelajar berjalan aman dan higienis.

“Untuk di Sanggau, dari 28 dapur yang ada, masih ada tujuh dapur yang disuspensi karena belum memenuhi syarat dan kriteria,” kata Wakil Bupati Sanggau, Susana Herpena dalam kegiatan Studi Lapangan Kajian Tata Kelola Program MBG Berdasarkan Perspektif HAM bersama Komnas HAM RI di Ruang Rapat Daranante Kantor Bupati Sanggau, Rabu 20 Mei 2026.

Wabup Susana menjelaskan, sejumlah temuan masih ditemukan pada dapur SPPG, mulai dari standar layout bangunan, kebersihan lingkungan, hingga instalasi pengolahan air limbah (IPAL). Selain itu, pemerintah daerah juga menyoroti kelayakan peralatan masak dan wadah makanan yang digunakan dalam operasional dapur.

“Standar dapur, kesehatan lingkungan, sampai peralatan masak harus benar-benar sesuai ketentuan yang ditetapkan,” ungkapnya.

Ia menegaskan, pengelolaan makanan dalam Program MBG harus dilakukan secara higienis karena berkaitan langsung dengan kesehatan anak-anak. Menurutnya, kualitas makanan yang tidak terjaga dapat menimbulkan kekhawatiran hingga trauma di tengah masyarakat.

“Makanan yang dikelola harus higienis dan sehat karena ini menyangkut anak-anak,” ucapnya.

Wabup Susana berharap pengelola dapur yang masih belum memenuhi ketentuan segera melakukan pembenahan sesuai standar Badan Gizi Nasional (BGN). Ia menilai pengawasan dan perbaikan kualitas dapur penting agar pelaksanaan Program MBG di Kabupaten Sanggau berjalan optimal dan aman bagi pelajar.