Pemutakhiran Data Lembata Diperkuat lewat Musyawarah Desa

RRI.CO.ID, Lembata – Pemerintah Kabupaten Lembata akan memperkuat pemutakhiran data kesejahteraan masyarakat melalui musyawarah di tingkat desa dan kelurahan. Proses tersebut melibatkan pemerintah desa, BPD, dan tokoh masyarakat sebelum data diperbarui melalui sistem Kementerian Sosial.

Plt. Kepala Dinsos P2KB Kabupaten Lembata Paulus Maran mengatakan mekanisme tersebut diperlukan untuk mendekatkan proses pendataan dengan kondisi masyarakat. Data hasil musyawarah akan menjadi bahan bagi operator SIKS-NG untuk diperbarui dan diteruskan melalui sistem.

Pemerintah desa bersama BPD dan tokoh masyarakat akan membahas kondisi sosial ekonomi warga dalam forum musyawarah. Hasil pembahasan kemudian menjadi dasar pembaruan data sesuai mekanisme yang berlaku.

Operator SIKS-NG di desa dan kelurahan memiliki peran dalam memasukkan hasil pembaruan data ke dalam sistem. Pemerintah Kabupaten Lembata berencana mengaktifkan kembali seluruh operator untuk memperkuat proses pendataan tersebut.

Bupati Lembata P. Kanisius Tuaq juga meminta forum evaluasi dan sinkronisasi data dilakukan minimal setiap tiga bulan. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan data yang digunakan pemerintah tetap sesuai dengan kondisi masyarakat terkini.

“Rapat seperti ini harus dilakukan sesering mungkin, minimal tiga bulan sekali untuk menyamakan persepsi terkait data,” kata Bupati.

Kepala BPS Kabupaten Lembata Muhamad Sukin mengatakan pemutakhiran data membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, termasuk pemerintah desa dan Dinas Sosial. BPS sendiri melakukan pemutakhiran data sebanyak empat kali dalam setahun atau setiap triwulan.

Masyarakat juga dapat mengajukan pembaruan data melalui aplikasi Cek Bansos maupun SIKS-NG dengan melibatkan pemerintah desa atau kelurahan. Saluran tersebut memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan perubahan kondisi sosial ekonomi yang terjadi.

Pemkab Lembata berharap mekanisme berbasis musyawarah desa dapat menghasilkan data yang lebih akurat dan transparan. Data yang semakin sesuai kondisi riil masyarakat diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan serta penentuan program sosial yang lebih tepat sasaran.