Operator SIKS-NG Desa dan Kelurahan Diaktifkan Kembali

RRI.CO.ID, Lembata – Pemerintah Kabupaten Lembata akan mengaktifkan kembali seluruh operator SIKS-NG di desa dan kelurahan untuk memperkuat pemutakhiran data kesejahteraan masyarakat. Penguatan operator dilakukan karena pemerintah desa dinilai memiliki peran penting dalam memperbarui kondisi sosial ekonomi masyarakat secara langsung.

Instruksi tersebut disampaikan Bupati Lembata P. Kanisius Tuaq saat memimpin audiensi bersama Dinsos P2KB, BPS, dan OPD terkait. Pemerintah daerah juga menyiapkan dukungan anggaran bagi operator SIKS-NG pada 2027.

Dukungan tersebut mencakup penguatan kapasitas dan pelatihan bagi operator agar mampu menjalankan pemutakhiran data secara lebih optimal. Penguatan di tingkat desa diharapkan dapat mendekatkan pelayanan pembaruan data kepada masyarakat.

Plt. Kepala Dinsos P2KB Kabupaten Lembata Paulus Maran mengatakan keterbatasan petugas pendataan menjadi salah satu tantangan pemutakhiran data di daerah. Karena itu, keberadaan operator SIKS-NG di desa dan kelurahan dinilai penting untuk membantu proses pendataan masyarakat.

Proses pendataan nantinya diperkuat melalui musyawarah yang melibatkan pemerintah desa, BPD, dan tokoh masyarakat setempat. Data hasil musyawarah kemudian diinput operator SIKS-NG untuk diteruskan melalui sistem Kementerian Sosial.

Mekanisme tersebut memungkinkan pembaruan data dilakukan berdasarkan kondisi masyarakat yang diketahui melalui proses di tingkat desa. Pemerintah daerah berharap proses tersebut dapat meningkatkan akurasi dan transparansi data penerima program sosial.

Masyarakat juga dapat mengajukan pembaruan data melalui saluran yang tersedia, termasuk aplikasi Cek Bansos dengan melibatkan pemerintah desa atau kelurahan. Data tersebut selanjutnya diproses melalui mekanisme yang ditetapkan pemerintah sesuai kewenangan masing-masing lembaga.

Pemkab Lembata menargetkan penguatan operator SIKS-NG dapat memperbaiki kualitas pemutakhiran data kesejahteraan masyarakat. Data yang lebih akurat diharapkan membantu pemerintah menentukan penerima program sosial sesuai kondisi riil masyarakat.