Realisasi BANPRES Flotim Masih Rendah, Pemda Kejar Percepatan

RRI.CO.ID, Flores Timur – Realisasi penggunaan Bantuan Keuangan Presiden Republik Indonesia (BANPRES) di Kabupaten Flores Timur masih menjadi yang terendah dibandingkan daerah terdampak bencana lainnya di Nusa Tenggara Timur hingga 8 September 2026. Pemerintah daerah kini mendorong percepatan pemanfaatan bantuan tersebut sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Kondisi tersebut dibahas dalam rapat koordinasi pemerintah pusat bersama pemerintah daerah terkait percepatan realisasi BANPRES dan bantuan pembangunan Hunian Tetap bagi masyarakat terdampak bencana di NTT. Wakil Bupati Flores Timur Ignasius Boli Uran mengikuti rapat secara daring dari Ruang Rapat Bupati Flores Timur bersama Sekretaris Daerah Petrus Pedo Maran dan sejumlah pimpinan OPD.

Dalam rapat dijelaskan rendahnya realisasi BANPRES di Flores Timur berkaitan dengan status daerah yang tidak berada dalam kategori tanggap darurat akibat gempa bumi pada 15 Agustus 2026. Dengan kondisi tersebut, pemanfaatan bantuan keuangan di Flores Timur dilaksanakan melalui mekanisme normal sesuai ketentuan yang berlaku.

BANPRES di Flores Timur diarahkan untuk mendukung penanganan dampak bencana, terutama akibat erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki. Erupsi tersebut berdampak terhadap masyarakat di sejumlah wilayah Kabupaten Flores Timur yang membutuhkan dukungan penanganan dan pemulihan.

Pemerintah daerah diminta memastikan penggunaan bantuan tetap sesuai regulasi yang berlaku. Ketentuan tersebut mencakup proses pengadaan barang dan jasa pemerintah serta pedoman teknis bantuan perbaikan dan pembangunan rumah masyarakat terdampak bencana.

Pemkab Flores Timur terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi NTT terkait pemanfaatan BANPRES. Koordinasi tersebut dilakukan agar proses penggunaan bantuan dapat dipercepat tanpa mengabaikan mekanisme administrasi dan ketentuan teknis.

Selain BANPRES, rapat juga membahas dukungan pembangunan Hunian Tetap bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah NTT. Pemerintah daerah diharapkan dapat memastikan kesiapan data dan kebutuhan di lapangan sebagai bagian dari proses penanganan masyarakat terdampak.

Percepatan pemanfaatan bantuan menjadi penting untuk mendukung pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak bencana di Flores Timur. Pemerintah daerah menargetkan penggunaan bantuan dapat berjalan lebih optimal dengan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap regulasi.