Jelang Akhir Tahun, Kemenag Flotim Pacu Realisasi Program dan Anggaran 2026

RRI.CO.ID, Flores Timur – Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur mendorong seluruh jajaran mempercepat pelaksanaan program dan realisasi anggaran seiring waktu kerja tahun anggaran 2026 yang semakin terbatas. Percepatan tersebut dilakukan dengan tetap memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai target, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pesan itu disampaikan Kepala Subbagian Tata Usaha Kankemenag Flores Timur Petrus Wai Leton dalam apel siaga, Senin 7 September 2026. Ia meminta seluruh pegawai memanfaatkan sisa waktu dengan bekerja lebih terarah dan memprioritaskan tugas yang memiliki capaian terukur.

Menurut Petrus, percepatan pekerjaan tidak semata-mata dilakukan untuk mengejar penyelesaian administrasi. Setiap pegawai perlu memahami tanggung jawab, menentukan skala prioritas, dan memastikan pekerjaan memberikan hasil bagi organisasi.

“Manfaatkan waktu dan sumber daya yang kita miliki secara baik untuk melaksanakan dan menyelesaikan tugas-tugas kita,” katanya.

Petrus meminta setiap satuan kerja mencermati program yang telah berjalan maupun kegiatan yang belum terlaksana. Rencana penarikan dana dan target realisasi anggaran juga perlu dikawal agar tetap selaras dengan program serta memberikan manfaat yang jelas.

Ia menekankan efektivitas dan efisiensi sebagai bagian penting dalam pencapaian target kerja. Menurutnya, proses yang dapat disederhanakan perlu dibuat lebih sederhana, sedangkan aktivitas yang tidak mendukung target harus dihindari.

Selain mengejar capaian program, setiap kegiatan diminta memiliki dokumentasi dan data yang jelas. Rekam jejak tersebut penting untuk mendukung evaluasi kinerja sekaligus memastikan setiap capaian dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan.

Penguatan integritas juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan seluruh rencana aksi di lingkungan Kemenag Flores Timur. Setiap rencana aksi diminta dijalankan sesuai tahapan yang telah ditetapkan agar target organisasi dapat tercapai secara transparan dan akuntabel.

Perhatian juga diberikan kepada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, termasuk PPPK paruh waktu. Mereka didorong aktif mengikuti pendidikan dan pelatihan, e-learning, serta berbagai kegiatan pengembangan kompetensi untuk meningkatkan kapasitas dan mendukung pemenuhan instrumen penilaian serta pendataan melalui sistem yang berlaku.