NTT Perpanjang Tanggap Darurat Gempa Flores 14 Hari

RRI.CO.ID, Ende – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur resmi memperpanjang masa tanggap darurat penanganan gempa bumi Flores selama 14 hari, mulai 29 Agustus hingga 12 September 2026. Keputusan tersebut disampaikan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena saat menyalurkan bantuan sembako kepada penghuni Pondok Pesantren Walisanga Ende, Jumat 28 Agustus 2026.

Melki Laka Lena mengatakan perpanjangan masa tanggap darurat diputuskan setelah Pemerintah Provinsi NTT menggelar rapat bersama para bupati dan wakil bupati serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah tingkat kabupaten dan provinsi. Hasil rapat menyepakati penanganan dampak gempa Flores masih membutuhkan waktu tambahan selama dua minggu

Menurut Melki, keputusan perpanjangan tersebut diambil karena gempa susulan masih terus terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Meski demikian, selama masa tanggap darurat lanjutan, sejumlah aktivitas masyarakat mulai dibuka secara terbatas dengan mempertimbangkan kondisi keamanan.

Ia mengatakan sektor kesehatan mulai menunjukkan perkembangan positif dengan pelayanan kepada masyarakat yang terus berjalan. Pemerintah juga mulai mempersiapkan pembukaan kembali kegiatan pendidikan secara bertahap di wilayah terdampak gempa

Pada Jumat 28 Agustus 2026 siang, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi NTT dijadwalkan menggelar rapat bersama seluruh kepala sekolah, koordinator pengawas, serta kepala dinas pendidikan di daratan Flores yang terdampak gempa. Rapat tersebut membahas persiapan pembukaan kegiatan belajar mengajar secara terbatas mulai Senin dengan metode dan materi khusus bagi anak-anak.

Melki menjelaskan pembukaan kegiatan pendidikan dilakukan secara bertahap dengan memperhatikan kondisi psikologis dan keselamatan peserta didik. Metode pembelajaran akan disesuaikan dengan situasi tanggap darurat yang masih berlangsung di sejumlah daerah.

Pemerintah Provinsi NTT juga telah berkoordinasi dengan para bupati di daratan Flores terkait pembukaan kembali kegiatan belajar mengajar untuk jenjang PAUD, TK, SD, dan SMP. Pelaksanaan pembelajaran pada jenjang tersebut berada di bawah kewenangan pemerintah kabupaten melalui bupati dan wakil bupati masing-masing.

Gubernur menekankan masyarakat perlu mulai menyesuaikan diri dan kembali menjalankan aktivitas secara bertahap tanpa mengabaikan potensi gempa susulan. Kegiatan masyarakat diharapkan dilakukan pada lokasi yang relatif aman dan sejauh mungkin menghindari bangunan yang berpotensi membahayakan.

“Yang penting sekarang ini kita harus berdamai dengan gempa dan memulai aktivitas kita dengan baik. Yang penting aman, jauh dari gedung-gedung, melakukan kegiatan di luar yang relatif aman yang akan kita coba dalam berbagai cara dalam situasi tanggap darurat,” ujar Melki Laka Lena.