Pertuni Perkuat Advokasi Hak Penyandang Disabilitas

RRI.CO.ID, Ende – Organisasi penyandang disabilitas dinilai berperan penting memperkuat advokasi hak dan akses layanan publik bagi anggotanya. Keberadaan organisasi resmi memberi ruang lebih kuat bagi penyandang disabilitas untuk menyampaikan aspirasi dan memengaruhi kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan mereka.

Sekretaris Pertuni NTT, Daniel Clementino, mengatakan organisasi menjadi wadah perlindungan sekaligus penguatan bagi penyandang disabilitas. Melalui organisasi, anggota dapat membangun solidaritas, bertukar pengalaman, serta memperjuangkan kebutuhan secara kolektif kepada pemerintah dan pemangku kepentingan.

“Organisasi memiliki badan hukum dan kemampuan resmi untuk menyampaikan aspirasi anggota. Urgensi perjuangan hak disabilitas menjadi lebih terdengar lewat lembaga,” ujar Daniel dalam Program Ruang Disabilitas dan Inklusi Pro 1 RRI Ende, Sabtu, 1 Agustus 2026.

Menurut Daniel, penyandang disabilitas tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai penerima bantuan dalam pembangunan. Mereka perlu dilibatkan sebagai subjek yang ikut menentukan kebijakan, terutama dalam program yang berkaitan dengan pendidikan, pekerjaan, aksesibilitas, dan pelayanan publik.

Pelibatan tersebut dinilai penting agar kebijakan yang dibuat pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Penyandang disabilitas memiliki pengalaman langsung mengenai hambatan akses sehingga keterlibatan mereka dapat membantu menghasilkan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Daniel mendorong kolaborasi antara organisasi disabilitas, pemerintah, dan media terus diperluas untuk memperkuat ekosistem inklusif. Sinergi antarpihak dinilai dapat mempercepat penyebarluasan informasi, pengawasan pemenuhan hak, sekaligus membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi penyandang disabilitas.

Pertuni berharap perbaikan aksesibilitas fisik dan fasilitas publik di NTT menjadi perhatian berkelanjutan pemerintah daerah. Menurut Daniel, pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan harus memastikan penyandang disabilitas terlibat sejak tahap perencanaan hingga evaluasi kebijakan.