Transformasi Digital Dorong Pelayanan Publik Lebih Cepat, Mudah dan Transparan

RRI.CO.ID, Ende – Transformasi digital pemerintahan didorong untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, efektif dan transparan bagi masyarakat.

Kepala Bidang E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maria Y.S. Kiak, S.Kom., MIT mengatakan, digitalisasi pemerintahan tidak sekadar berkaitan dengan penggunaan aplikasi atau teknologi, tetapi juga perubahan cara kerja aparatur dalam memberikan pelayanan.

Hal tersebut disampaikan Maria dalam wawancara bersama RRI, Selasa 25 Agustus 2026.

Menurutnya, penerapan teknologi dalam pemerintahan harus memberikan manfaat yang dapat dirasakan langsung masyarakat, terutama dengan memangkas proses pelayanan yang panjang dan mempermudah akses terhadap informasi.

“Transformasi digital pemerintahan bukan hanya tentang bagaimana kita menggunakan teknologi, tetapi bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan kemudahan dan manfaat bagi masyarakat,” ujar Maria.

Ia menjelaskan, pemanfaatan teknologi memungkinkan proses administrasi dan pelayanan dilakukan secara lebih terintegrasi sehingga masyarakat tidak selalu harus datang langsung ke kantor pemerintahan.

Karena itu, pelayanan publik ke depan perlu semakin berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Layanan digital diharapkan mampu memberikan akses yang lebih mudah, cepat dan fleksibel sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap proses pelayanan secara manual.

“Yang paling penting adalah masyarakat merasakan manfaat dari transformasi digital tersebut. Pelayanan harus menjadi lebih cepat, lebih mudah dan transparan,” katanya.

Selain kemudahan pelayanan, Maria menekankan pentingnya keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital. Masyarakat perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai layanan, prosedur, persyaratan maupun perkembangan proses pelayanan yang mereka akses.

Di sisi lain, transformasi digital membutuhkan kesiapan sumber daya manusia aparatur. ASN tidak hanya dituntut mampu menggunakan perangkat dan aplikasi digital, tetapi juga memahami keamanan digital, pengelolaan data serta etika dalam pemanfaatan teknologi.

Penguatan literasi digital bagi aparatur dinilai penting agar teknologi dapat dimanfaatkan secara produktif sekaligus menjaga keamanan informasi dan data pemerintah maupun masyarakat.

Maria mengatakan, tantangan transformasi digital di NTT juga berkaitan dengan karakteristik wilayah yang terdiri atas banyak pulau. Karena itu, pengembangan layanan pemerintahan digital perlu dibarengi penguatan infrastruktur, konektivitas dan kapasitas sumber daya manusia.

Transformasi digital, menurutnya, membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, aparatur, masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan.

Ia berharap peningkatan literasi digital dapat mendorong aparatur dan masyarakat memanfaatkan teknologi secara bijak, aman dan produktif. Dengan transformasi yang terencana dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, pelayanan publik di NTT diharapkan semakin responsif, efisien, transparan dan mudah diakses.