Wabup Tarsi Sayangkan Sikap Emosional Camat Agustinus, Tak Ada Tekanan BNPB

RRI.CO.ID, Manggarai Timur — Wakil Bupati Manggarai Timur, Tarsisius Sjukur, S.S., menyayangkan sikap emosional Camat Lamba Leda Utara, Agustinus Supratman, yang memarahi dan menunjuk salah satu petugas BNPB saat meninjau logistik bantuan bagi warga terdampak bencana di Posko Logistik Damer, Kecamatan Lamba Leda Utara, Jumat pagi 21 Agustus 2026. Berdasarkan hasil penelusuran dari Pemkab Manggarai Timur, Tarsi menyebut adanya kekeliruan dari camat Agustinus dalam memberikan informasi kepada publik.

Informasi tersebut dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan berpotensi memperburuk situasi di tengah proses penanganan bencana. Menurut Tarsi, Pemkab Manggarai Timur telah melakukan penelusuran terkait video kejadian yang beredar dan viral di media sosial.

Berdasarkan keterangan dan informasi yang diterima, terdapat dugaan unsur kesengajaan dalam merekam hingga menyebarluaskan video tersebut. "Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan oleh pemerintah daerah terhadap peristiwa di Damir yang dilakukan oleh pak camat itu adalah. tidak benar. Tidak benar bahwa dia ditekan oleh BMPB Pusat. Itu sangat tidak benar. Dan kami merasa itu sepertinya diatur sedemikian rupa supaya terkesan itu benar, padahal tidak benar," ujarnya.

Ia menilai, penyebarluasan video tersebut berpotensi menimbulkan persepsi keliru di tengah masyarakat serta memperburuk situasi dalam proses penanganan bencana.

"Mengapa diviralkan? kita tidak tahu tujuannya apa. Sementara kita melakukan kegiatan ini untuk menyelamatkan masyarakat kita yang terkena dampak bencana. Kami berharap bahwa video ini jangan sampai dipakai sebagai sesuatu hal untuk meruncing situasi yang tidak benar di Kabupaten Manggarai Timur yang sangat kita cintai," ungkapnya.

Selain menyayangkan sikap emosional camat, Tarsi juga membantah tegas narasi penekanan maupun pemaksaan penandatanganan berita acara (BA) oleh petugas BNPB. Menurutnya, tidak terdapat unsur paksaan dari petugas BNPB pusat untuk menandatangani berita acara tersebut.

Ia menjelaskan, seluruh logistik yang berasal dari pemerintah pusat telah diserahkan kepada pemerintah daerah melalui posko utama yang berada di daerah dan dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Timur.

"Yang dikatakan oleh Camat bahwa dia ditekan oleh BNPB Pusat itu adalah tidak benar. Kehadiran mereka di sana, di setiap wilayah di mana mereka datangi, adalah mau memastikan apakah bantuan-bantuan itu berupa logistik yang diberikan, apakah tenda, apakah perbekalan dan lain sebagainya, hanya untuk memastikan apakah kalian sudah dapat. Bukan menekankan seperti yang diviralkan oleh Pak Camat ataupun siapa yang memviralkan berita itu," ujarnya.

Ditambahkannya, Pemerintah daerah juga telah membentuk tim yang bertugas menangani pembagian dan distribusi logistik kepada masyarakat terdampak. Tim tersebut bertanggung jawab atas setiap proses pendistribusian bantuan, termasuk memastikan bantuan yang didroping tercatat dan diterima oleh pihak yang berwenang.

Dalam proses penyaluran bantuan, berita acara diperlukan sebagai bagian dari mekanisme administrasi dan pertanggungjawaban atas bantuan yang telah diserahkan kepada masyarakat. Sementara di tingkat kecamatan, proses tersebut dilakukan oleh petugas posko kabupaten bersama pihak kecamatan sebagai penerima bantuan.

Ia menegaskan, kehadiran Petugas BNPB berada di lokasi untuk menjalankan tugas pendampingan sekaligus memastikan kebutuhan mendesak masyarakat dapat terpenuhi.

"Tidak pernah menekan mereka untuk menandatangani berita acara, lebih-lebih oleh petugas Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Karena itu saya tegaskan, itu tidak benar. Mereka datang mau memastikan di setiap wilayah apakah logistik yang diberikan sudah dapat atau belum," ucap Tarsi.

Tarsi menilai, setiap persoalan di lapangan seharusnya diselesaikan melalui komunikasi yang baik dan pendekatan yang lebih tenang, sehingga tidak mengganggu proses distribusi bantuan maupun penanganan warga terdampak bencana. Dikatakan Tarsi, bantuan logistik yang tiba di wilayah tersebut merupakan bantuan yang disalurkan secara bertahap.

Pengiriman akan terus dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang paling mendesak. "Logistik yang datang merupakan bantuan bertahap dan akan berlanjut dikirim sesuai dengan kebutuhan masyarakat di setiap wilayah. Kita ada 12 kecamatan, wajib untuk mendrop bahan material, perbekalan, ataupun tenda-tenda dan logistik lainnya kepada masyarakat yang kena dampak," ucapnya.

Menurutnya, distribusi logistik bukan proses yang mudah karena bantuan dikirim melalui sejumlah jalur, di antaranya dari Borong dan Labuan Bajo, serta melalui Reo untuk wilayah Manggarai Timur. Pemerintah daerah mengatur distribusi tersebut agar bantuan dapat tersalurkan tepat sasaran sesuai kebutuhan masyarakat, sebagaimana diharapkan pemerintah daerah, pemerintah provinsi, maupun pemerintah pusat.

Ia juga mengapresiasi kepedulian pemerintah dari berbagai daerah di Indonesia yang telah menyalurkan bantuan bagi masyarakat terdampak bencana di Manggarai Timur. Sejumlah gubernur turut hadir, sementara pemerintah pusat melalui Wakil Presiden juga berada di Pota dan Dampek saat proses penanganan bencana berlangsung.

Di tengah kondisi tersebut, seluruh jajaran pemerintah masih berfokus melayani masyarakat yang terdampak bencana. Karena itu, Tarsi menilai kejadian di Dampek merupakan persoalan yang tidak dapat dibenarkan dan perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.

Pemkab Manggarai Timur akan mengevaluasi kejadian tersebut, termasuk informasi yang beredar dan menjadi viral di media sosial. Menurutnya, informasi yang disampaikan Camat Lamba Leda Utara dalam video tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya serta akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyikapi persoalan tersebut.

Langkah itu dilakukan agar persoalan di lapangan tidak mengganggu proses distribusi bantuan dan penanganan masyarakat terdampak bencana.