RRI.CO.ID, Sikka – Gempa bumi yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu, 15 Agustus 2026, telah menyebabkan enam warga Kabupaten Sikka meninggal dunia. Hingga Rabu, 19 Agustus 2026 pukul 15.00 WITA, sebanyak 7.104 warga masih bertahan di tempat pengungsian maupun lokasi pengungsian mandiri.
Jumlah korban meninggal bertambah dari data sebelumnya yang mencatat empat orang, dengan para korban berasal dari sejumlah wilayah di Kabupaten Sikka. Salah satunya Paji Ratu, warga Dusun Awa Male, Desa Nitung Lea, Kecamatan Palue, yang meninggal di lokasi setelah tertimpa bangunan rumah yang roboh.
Korban lainnya, Maria Diana Meliana (54), warga Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, meninggal saat menjalani perawatan di RSUD T.C. Hillers Maumere setelah tertimpa reruntuhan bangunan di kawasan pelabuhan. Sophia (75), warga Desa Wolokoli, Kecamatan Bola, juga meninggal setelah ditemukan di antara reruntuhan fasilitas pelabuhan dan sempat mendapat penanganan medis di rumah sakit.
Bernadus Muda (66), warga Pelawan, Sangkuriang, meninggal di RSUD T.C. Hillers Maumere akibat luka berat setelah tertimpa material bangunan ruang tunggu pelabuhan. Sementara Fr. Leonardus Noprianto Waku (20), warga Kecamatan Nita, meninggal setelah mengalami luka parah akibat melompat dari lantai dua Asrama Seminari Ritapiret saat kepanikan terjadi ketika gempa.
Korban keenam adalah Paskalis Nong (32), warga Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, yang meninggal pada Rabu sekitar pukul 00.30 WITA. Paskalis dilaporkan memiliki riwayat anemia berat dan terjatuh saat gempa, sebelum kondisinya memburuk setelah dievakuasi ke rumah keluarga.
Di tengah bertambahnya korban, pendataan kerusakan bangunan masih dilakukan pemerintah daerah bersama tim terkait. Data Pos Komando Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sikka per Selasa, 18 Agustus 2026 pukul 15.00 WITA mencatat 1.540 rumah rusak, terdiri atas 731 rusak berat, 258 rusak sedang, dan 558 rusak ringan.
Pelaksana Tugas Sekda Sikka Margaretha Movaldes Da Maga Bapa atau Femy Bapa mengatakan pemerintah telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk mempercepat asesmen rumah warga. Langkah tersebut dilakukan agar pemerintah memperoleh data kerusakan yang valid sebagai dasar menentukan penanganan selanjutnya.
“Koordinasi dari Kementerian PU untuk dilakukan asesmen secepatnya terhadap kondisi rumah sehingga bisa didapat data yang valid untuk penanganan selanjutnya,” kata Femy dalam rapat koordinasi Satgas Penanggulangan Bencana Daerah bersama Kepala BNPB di Kantor BPBD Sikka, Selasa, 18 Agustus 2026.
Kerusakan juga tercatat pada fasilitas publik, mulai dari bangunan pemerintah, sekolah, fasilitas kesehatan hingga rumah ibadah. Selain itu, dua ruas jalan mengalami kerusakan berat dan tiga ruas lainnya rusak ringan, sehingga pemutakhiran data masih terus dilakukan untuk memastikan kebutuhan penanganan di lapangan.
Sementara itu, jumlah pengungsi mencapai 1.825 kepala keluarga atau 7.104 jiwa yang tersebar di berbagai wilayah Sikka. Mereka terdiri atas 140 anak usia 0–12 tahun, 1.005 anak usia 6–17 tahun, 1.227 orang usia 18–59 tahun, 229 warga berusia di atas 60 tahun, serta 38 ibu hamil dan 29 penyandang disabilitas.
Pemerintah menyediakan pusat pengungsian terpusat di Gelora Samador yang menampung 318 KK atau 987 jiwa, termasuk ibu hamil, bayi, balita dan penyandang disabilitas. Pengungsi lainnya memilih bertahan secara mandiri di 21 kecamatan karena rumah rusak maupun masih mengalami trauma akibat guncangan gempa.
Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Dr. Suharyanto meminta Satgas Penanggulangan Bencana Kabupaten Sikka menyelesaikan penanganan pengungsi dalam waktu satu minggu. Menurutnya, Pemkab Sikka bersama Forkopimda menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap penanganan bencana, sementara BNPB melalui Satgas Nasional memberikan pendampingan hingga proses pemulihan.
“Saya apresiasi karena sudah terbentuk satgas daerah. Jadi Pak Bupati bertanggung jawab terhadap Kabupaten Sikka dibantu oleh Forkopimda,” tegas Suharyanto. Ia juga meminta setiap persoalan yang tidak dapat diselesaikan di tingkat kabupaten segera dilaporkan kepada BNPB agar mendapat dukungan penanganan.
Sementara itu Mendagri TitO Karnavian mengatakan meski mengapresiasi sistem pendataan, ia mengingatkan pemerintah daerah agar tidak berhenti pada pencatatan kondisi di lapangan. Kebutuhan warga yang masih bertahan di lokasi pengungsian, terutama makanan, obat-obatan, popok dan tenda, harus segera dipastikan ketersediaannya.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....