Pemerintah Pusat Gerak Cepat Tangani Darurat Pascagempa M7,7 di NTT

RRI.CO.ID, Jakarta — Pemerintah pusat bergerak cepat melakukan koordinasi untuk memastikan penanganan darurat pascagempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur (NTT) berjalan optimal. Sejumlah kementerian dan lembaga secara paralel mulai mengerahkan personel, perlengkapan, dan peralatan pendukung menuju wilayah terdampak.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno memimpin rapat koordinasi penanganan bencana secara daring pada Sabtu, 15 Agustus 2026 siang. Rapat tersebut diikuti sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Polri, serta Gubernur NTT yang sejak pagi berada di Kabupaten Sikka, salah satu wilayah terdampak gempa.

Dalam rapat koordinasi tersebut, pemerintah memastikan dukungan sumber daya mulai dikirim ke NTT untuk memperkuat fase awal tanggap darurat. Bantuan yang dikerahkan meliputi personel, perlengkapan, serta peralatan yang dibutuhkan dalam proses penanganan bencana.

Pratikno mengatakan penanganan darurat harus dilakukan secara cepat dengan memprioritaskan keselamatan masyarakat terdampak. Evakuasi dan penyelamatan korban yang masih berada di bawah reruntuhan bangunan serta penanganan warga yang mengalami luka menjadi prioritas utama.

“Upaya penyelamatan, pelayanan kesehatan, pemulihan infrastruktur dasar, seperti rumah sakit perlu menjadi prioritas,” ujar Pratikno dalam rapat koordinasi tersebut.

Selain penanganan korban, pemerintah pusat juga memberikan perhatian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak gempa. Pratikno meminta pemerintah daerah segera mengidentifikasi kebutuhan tanggap darurat agar dukungan pemerintah pusat dapat diberikan secara tepat dan cepat.

“Mohon identifikasi sehingga pemerintah pusat segera dapat mengerahkan dukungan lebih efektif,” kata Pratikno. Salah satu kebutuhan yang perlu segera diidentifikasi, menurut dia, yakni kemungkinan penyediaan rumah sakit sementara untuk mendukung pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak.

Pratikno mengatakan identifikasi kebutuhan di daerah akan memudahkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dalam mengelola dan mengarahkan dukungan pemerintah pusat. Langkah tersebut diharapkan membuat penanganan bencana di wilayah terdampak dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi dan efektif.

Ia menambahkan gempa bumi yang mengguncang wilayah NTT telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Presiden memastikan dukungan pemerintah pusat terhadap penanganan bencana akan dikoordinasikan melalui BNPB.

“Dukungan ke BNPB sudah turun dari Presiden dan harapannya penanganan dapat berjalan efektif,” ujar Pratikno. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan seluruh unsur terkait terus memperkuat koordinasi untuk mempercepat proses evakuasi, pelayanan kesehatan, serta pemulihan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.