RRI.CO.ID, Flores Timur – Kantor Kementerian Agama Kabupaten Flores Timur memperkuat pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2026 melalui Rapat Evaluasi ZI Semester I yang digelar Senin 27 Juli 2026. Evaluasi tersebut merupakan tindak lanjut atas hasil penilaian pendahuluan tingkat Kanwil Kemenag Provinsi NTT Tahun 2025 yang meloloskan Kemenag Flores Timur ke tahap penilaian tingkat pusat.

Berdasarkan evaluasi internal Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas Semester I Tahun 2026, Kemenag Flores Timur mencatat indeks sebesar 48,31 persen. Hasil tersebut menjadi dasar penyusunan langkah perbaikan untuk memperkuat implementasi reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kepala Kantor Kemenag Flores Timur, Yosef Aloysius Babaputra, mengatakan pembangunan Zona Integritas tidak boleh berhenti pada pemenuhan dokumen administrasi. Menurutnya, komitmen tersebut harus diwujudkan melalui perubahan budaya kerja, penyempurnaan standar operasional prosedur, serta peningkatan kualitas layanan yang dirasakan masyarakat.

"Pembangunan Zona Integritas tidak cukup hanya memenuhi dokumen, tetapi harus menghadirkan perubahan nyata dalam budaya kerja, standar pelayanan, dan kualitas layanan kepada masyarakat," kata Yosef Aloysius Babaputra.

Sebagai tindak lanjut, Tim Zona Integritas akan mengaktifkan kembali program SKEVO atau Sepekan Kemenag Flotim dalam Video edisi Nagi Bae dan PERMIZI atau Pertemuan Mingguan Zona Integritas. Kedua program tersebut diharapkan menjadi sarana memperkuat keterbukaan informasi sekaligus evaluasi rutin terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.

Ketua Tim Zona Integritas, Petrus Wai Leton, menjelaskan SKEVO akan dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi kinerja dan layanan kepada masyarakat. Sementara PERMIZI menjadi forum evaluasi berkala agar perbaikan layanan berlangsung lebih terukur, transparan, dan berkelanjutan.

Melalui evaluasi Semester I Tahun 2026, Kemenag Flores Timur menegaskan komitmennya mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Upaya tersebut diharapkan mendorong lahirnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel serta pelayanan publik yang semakin berkualitas.