RRI.CO.ID, Manggarai – Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Manggarai Raya dan Kabupaten Ngada hingga 30 Juni 2026 mencapai Rp2,21 triliun atau 53,40 persen dari total pagu anggaran. Capaian tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp392,32 miliar atau 46,26 persen, serta penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa sebesar Rp1,81 triliun atau 55,24 persen.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ruteng, Akhmad Zainuddin, mengatakan realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan penyaluran TKD secara kumulatif mengalami penurunan sebesar Rp17,63 miliar atau terkontraksi 0,79 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut Akhmad, penurunan tersebut dipengaruhi berkurangnya alokasi anggaran pada tahun 2026, terutama pada belanja barang K/L dan Dana Desa.

Ia menjelaskan alokasi belanja barang K/L berkurang Rp156,25 miliar sehingga realisasi belanja barang turun Rp21,48 miliar atau 14,62 persen secara tahunan. Selain itu, alokasi Dana Desa berkurang Rp343,32 miliar yang berdampak pada penurunan realisasi penyaluran Dana Desa sebesar Rp115,59 miliar atau 39,48 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Meski demikian, Akhmad menegaskan kondisi tersebut tidak berdampak signifikan terhadap kinerja penyerapan APBN secara keseluruhan karena sejumlah komponen belanja dan transfer masih mencatatkan pertumbuhan positif."Secara persentase, realisasi APBN hingga Juni 2026 tetap terjaga dengan baik. Peningkatan pada beberapa komponen belanja mampu menjaga peran APBN sebagai penggerak ekonomi daerah," ujarnya.

KPPN Ruteng mencatat belanja pegawai K/L meningkat Rp25,03 miliar atau tumbuh 13,62 persen. Sementara itu, belanja modal melonjak Rp30,40 miliar atau tumbuh 109,62 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pada komponen transfer ke daerah, Dana Alokasi Umum (DAU) meningkat Rp31,77 miliar atau 2,61 persen, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik bertambah Rp52,23 miliar atau tumbuh 15,95 persen.

Akhmad mengatakan realisasi APBN yang telah mencapai 53,40 persen turut memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Belanja pemerintah masih menjadi salah satu penggerak utama ekonomi daerah setelah konsumsi rumah tangga dan pembentukan modal tetap bruto.

Ia menjelaskan, dari 17 lapangan usaha penyusun PDRB, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial menjadi kontributor terbesar keempat setelah sektor pertanian, konstruksi, dan perdagangan. Belanja pemerintah juga menciptakan multiplier effect yang mendorong daya beli masyarakat dan menopang pertumbuhan konsumsi rumah tangga.

Sementara itu, inflasi tahunan (year on year) di Kabupaten Ngada pada Juni 2026 tercatat 3,07 persen. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang inflasi terbesar dengan kenaikan 5,36 persen atau memberikan andil 2,38 persen terhadap inflasi secara keseluruhan.

Menurut Akhmad, tingginya inflasi pada kelompok tersebut dipicu meningkatnya permintaan komoditas pangan yang belum diimbangi kapasitas produksi lokal, termasuk untuk memenuhi kebutuhan Program Makan Bergizi Gratis (MBG)."Kapasitas produksi pangan lokal perlu terus ditingkatkan agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjaga stabilitas harga," katanya.

Ia berharap pemerintah daerah, khususnya Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan, terus memperkuat produksi sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan guna menjaga ketersediaan pasokan serta mengendalikan inflasi pangan.