Komisi IX DPR RI Tinjau BLK Mabar, Dorong Penguatan SDM dan Fasilitas Pelatihan

RRI.CO.ID, Manggarai Barat – Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, mendampingi Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IX DPR RI meninjau UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Manggarai Barat, Jumat, 24 Juli 2026. Kunjungan yang dipimpin Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, itu bertujuan menyerap aspirasi sekaligus melihat secara langsung kondisi infrastruktur, ketersediaan instruktur, serta efektivitas program pelatihan kerja dalam mencetak tenaga kerja yang kompeten di NTT.

Dalam kunjungan tersebut, Wakil Gubernur Johni Asadoma mengapresiasi perhatian Komisi IX DPR RI bersama Kementerian Ketenagakerjaan RI terhadap pengembangan kualitas sumber daya manusia di NTT. Menurutnya, kehadiran pemerintah pusat di BLK Manggarai Barat menjadi dorongan positif bagi peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal agar mampu bersaing di dunia kerja.

"Kehadiran Komisi IX DPR RI dan Kementerian Ketenagakerjaan di BLK Manggarai Barat ini menjadi angin segar bagi peningkatan kualitas SDM masyarakat NTT," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, menegaskan bahwa penyelenggaraan pelatihan kerja harus memberikan dampak nyata terhadap penyerapan tenaga kerja maupun lahirnya wirausahawan baru. Ia meminta adanya pelaporan yang terukur mengenai rekam jejak para alumni pelatihan sebagai bahan evaluasi dalam pembahasan bersama pemerintah.

"Pelatihan di BLK tidak boleh sekadar rutin dilaksanakan. Harus ada data yang jelas mengenai alumni, apakah sudah bekerja atau berhasil menjadi wirausahawan," kata Felly.

Di sisi lain, Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, menjelaskan bahwa BLK Manggarai Barat tidak hanya melayani peserta dari wilayahnya, tetapi juga menjadi pusat pelatihan bagi pemuda dari Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur. Namun, ia mengungkapkan masih terdapat sejumlah keterbatasan fasilitas, terutama belum tersedianya ruang kelas khusus sehingga kegiatan teori dan praktik masih dilakukan di aula utama.

Menanggapi hal tersebut, Perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan RI, Agung Nuroahmat, menyatakan kesiapan pemerintah mendukung penyediaan peralatan pelatihan modern apabila pemerintah daerah menyiapkan bangunan fisiknya. Sebagai solusi sementara, Kemnaker menyarankan penggunaan sekat di aula utama dan telah mengalokasikan program pelatihan melalui Anggaran Belanja Tambahan (ABT) bagi 150–200 peserta pada Agustus hingga Desember di bawah pendampingan BLK Lombok dan BLK Pembina Kupang.

Menutup kunjungan, Felly Estelita Runtuwene mendorong Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), terutama perusahaan perhotelan di Labuan Bajo yang terus berkembang sebagai destinasi wisata super prioritas. Menurutnya, dukungan CSR untuk pembangunan asrama maupun peningkatan fasilitas pelatihan akan menjadi investasi bersama dalam menyiapkan tenaga kerja lokal yang berkualitas.

"Kita tidak boleh berhenti hanya karena keterbatasan anggaran. Sektor swasta memiliki kepentingan langsung terhadap ketersediaan SDM lokal yang terampil, sehingga kolaborasi ini akan saling menguntungkan," ujarnya.