RRI.CO.ID, Flores Timur – Komandan Kodim 1624/Flores Timur Letkol Inf. Erly Merlian, S.I.P., mendampingi Bupati Flores Timur Ir. Antonius Doni Dihen dalam pertemuan terbatas untuk membahas percepatan penyelesaian konflik tanah ulayat antara masyarakat Bele dan Lewonara di Pulau Adonara. Pertemuan yang dilaksanakan pada Kamis 23 Juli 2026 tersebut juga dihadiri Ketua DPRD Flores Timur Albertus Ola Sinuor, S.Pd., Kapolres Flores Timur AKBP Gede Putra Yasa, dan mantan Kapolres Flores Timur AKBP Adhitya Octorio Putra, S.I.K.

Rangkaian kegiatan diawali dengan pertemuan di Aula Paroki Kristus Raja Waiwerang, Kecamatan Adonara Timur, bersama Tim 2012 Penyelesaian Konflik Bele Riangbunga. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) meminta masukan dan pengalaman tim yang sebelumnya terlibat dalam upaya penyelesaian konflik serupa.

Usai pertemuan pertama, rombongan melanjutkan agenda ke Kantor Desa Horinara, Kecamatan Kelubagolit. Di lokasi tersebut, Forkopimda berdialog bersama Tim IX Penyelesaian Konflik Bele-Lewonara untuk menghimpun pandangan serta langkah-langkah yang dinilai efektif dalam mempercepat proses penyelesaian sengketa.

Dalam kesempatan itu, Letkol Inf. Erly Merlian menegaskan konflik yang terjadi tidak berkaitan dengan rencana pembangunan KDKMP. Ia menjelaskan hingga kini belum ada aktivitas pembangunan setelah hibah tanah yang dinilai memiliki persoalan administratif.

Menurut Dandim, akar persoalan murni berkaitan dengan sengketa hak tanah ulayat yang telah berlangsung di tengah masyarakat. Karena itu, penyelesaian harus ditempuh dengan mempertemukan kedua belah pihak agar dapat mencari solusi bersama dan mengesampingkan kepentingan sektoral.

Ia juga mendorong agar proses penyelesaian segera diwujudkan demi mengembalikan situasi yang kondusif di wilayah Adonara. Menurutnya, dialog yang terbuka menjadi langkah penting untuk membangun kesepahaman sekaligus mencegah konflik berkepanjangan.

Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen menegaskan pemerintah daerah berkomitmen memfasilitasi penyelesaian konflik melalui pendekatan damai. Pemerintah, kata dia, akan terus membuka ruang komunikasi dengan melibatkan seluruh pihak serta menghormati mekanisme adat yang berlaku.

Bupati berharap kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh adat, dan masyarakat mampu mempercepat tercapainya kesepakatan bersama. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keamanan, persatuan, dan keharmonisan masyarakat di wilayah Adonara.

Melalui pertemuan ini, seluruh pihak berharap tercipta kesepahaman yang menjadi dasar penyelesaian konflik tanah ulayat secara damai, bermartabat, dan berkeadilan. Komunikasi yang telah dibangun diharapkan menjadi awal untuk mempertemukan pihak yang bersengketa melalui musyawarah serta mekanisme adat sehingga stabilitas keamanan di Adonara tetap terjaga.