RRI.CO.ID, Lembata – Pemerintah Kabupaten Lembata menyiapkan Operasi Transparansi BBM untuk memperketat pengawasan distribusi bahan bakar bersubsidi. Operasi tersebut akan melibatkan aparat kepolisian dan pengelola SPBU.
Langkah itu disiapkan setelah pemerintah menemukan sejumlah dugaan penyimpangan dalam distribusi BBM subsidi. Pengawasan akan difokuskan pada penerima barcode, agen penyalur, hingga pelayanan di SPBU.
Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuaq mengatakan penanganan persoalan BBM membutuhkan kerja sama seluruh pihak. Menurutnya, pemerintah, kepolisian, dan pengelola SPBU memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjaga distribusi tetap berjalan sesuai aturan.
"Yang harus kita awasi sekarang adalah pelaku-pelaku yang bermain. Kalau ada yang terbukti curang, proses saja sesuai aturan," kata Bupati Kanisius Tuaq.
Pemerintah juga akan menyusun standar operasional prosedur baru sebagai pedoman pengawasan distribusi BBM subsidi. Regulasi tersebut diharapkan menjadi acuan dalam pelaksanaan operasi di lapangan.
Selain pengawasan, pemerintah akan meminta seluruh SPBU dan agen penyalur menandatangani pakta integritas. Komitmen tersebut bertujuan mencegah penyalahgunaan distribusi BBM subsidi.
Pemerintah berharap langkah tersebut mampu meningkatkan transparansi penyaluran BBM subsidi. Dengan demikian, masyarakat yang berhak menerima subsidi dapat memperoleh pelayanan yang lebih baik.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....