Lembata Siapkan Operasi Gabungan untuk Tertibkan Kendaraan Belum Bayar Pajak

RRI.CO.ID, Lembata – Pemerintah Kabupaten Lembata menyiapkan operasi pemeriksaan kendaraan secara teratur dan berkala untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak. Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi meningkatkan penerimaan daerah dari sektor kendaraan bermotor.

Rencana operasi dibahas dalam rapat yang dipimpin Wakil Bupati Lembata H. Muhamad Nasir bersama jajaran terkait, Selasa 1 September 2026. Penertiban akan dilakukan melalui koordinasi Pemerintah Daerah, Polres, dan pihak terkait lainnya.

Operasi tersebut akan mencakup pemeriksaan kendaraan dan pelaksanaan tilang gabungan. Pemerintah juga menyiapkan tindak lanjut terhadap Pergub Nomor 13 Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya penertiban.

Wakil Bupati Lembata meminta pelaksanaan operasi dilakukan secara terkoordinasi dan menyeluruh. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar kendaraan yang belum memenuhi kewajiban pajak tidak memiliki celah untuk menghindari pemeriksaan.

“Kerja sama dan komunikasi harus terus diperkuat,” ucap Wabup Muhamad Nasir.

Penertiban kendaraan juga diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak. Pemerintah daerah akan mengimbangi langkah tersebut dengan edukasi mengenai ketentuan perpajakan kepada masyarakat.

Hingga Juli 2026, penerimaan yang bersumber dari BBNKB, PKB, dan mekanisme opsen mencapai Rp5,815 miliar. Pemerintah Kabupaten Lembata masih berupaya meningkatkan penerimaan tersebut hingga akhir tahun melalui penagihan, pelayanan, dan pengawasan.

Operasi pemeriksaan diharapkan dapat membantu mengidentifikasi kendaraan yang belum memenuhi kewajiban pajak. Koordinasi lintas sektor juga diharapkan membuat proses penertiban berjalan lebih efektif dan terarah.

Pada saat yang sama, masyarakat diharapkan memahami bahwa pembayaran pajak merupakan bagian dari kewajiban sebagai pemilik kendaraan. Kepatuhan tersebut akan membantu pemerintah mengoptimalkan penerimaan daerah untuk mendukung kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.