RRI.CO.ID, Ende – Keberhasilan mitigasi abrasi di wilayah pesisir Kabupaten Ende dinilai sangat bergantung pada kolaborasi berbagai pihak, bukan hanya pemerintah. Pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, media massa, dan masyarakat menjadi strategi utama untuk memperkuat perlindungan kawasan pantai dari ancaman bencana.

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ende, Marcelus Eclesianus Meta, mengatakan abrasi merupakan persoalan kompleks yang membutuhkan dukungan lintas sektor. Setiap unsur dalam pentahelix memiliki peran berbeda, mulai dari penyusunan kebijakan, penyediaan data ilmiah, edukasi publik, hingga dukungan pembiayaan program mitigasi.

Menurutnya, pemerintah berperan dalam regulasi dan penataan ruang, sementara akademisi menyediakan kajian ilmiah terkait perubahan iklim dan dinamika pesisir. Di sisi lain, dunia usaha dapat berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial untuk mendukung pembangunan sarana mitigasi di kawasan rawan abrasi.

“Percuma unsur lain bergerak jika tidak ada kesadaran dari masyarakat sebagai faktor kunci keberhasilan pengurangan risiko bencana,” ujar Marcelus dalam dialog Kentongan RRI, Selasa, 7 April 2026.

Ia menegaskan masyarakat tetap menjadi elemen terpenting dalam pengurangan risiko bencana. Kesadaran untuk tidak membangun permukiman di kawasan rawan abrasi maupun sempadan pantai dinilai menjadi langkah paling efektif untuk mengurangi potensi korban dan kerugian.

Marcelus juga mengapresiasi peran Radio Republik Indonesia sebagai media publik yang aktif menyebarluaskan informasi mitigasi dan peringatan dini kepada masyarakat. Menurutnya, media memiliki fungsi strategis dalam membangun budaya sadar bencana secara berkelanjutan.

Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pesisir, terutama di kawasan rawan abrasi seperti Paupanda dan Ndori. Dengan dukungan data ilmiah, partisipasi masyarakat, serta kebijakan yang tepat, upaya perlindungan wilayah pantai dapat dilakukan secara lebih terukur dan berkelanjutan.

BPBD Ende menilai paradigma pengurangan risiko bencana harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemangku kepentingan. Semakin kuat kolaborasi yang dibangun, semakin besar peluang melindungi masyarakat dan aset pesisir dari ancaman abrasi di masa depan.