RRI.CO.ID, Sikka – Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, menjelaskan alasan dirinya tidak menemui pedagang Pasar Alok yang mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Sikka saat menyampaikan protes terkait penertiban lapak, Kamis 11 Juni 2026. Menurutnya, ia harus meninggalkan lokasi usai rapat paripurna karena menghadiri peluncuran program BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja ekosistem desa dan kelurahan yang telah dijadwalkan sebelumnya.
Penjelasan itu disampaikan menyusul kekecewaan sejumlah pedagang yang berharap dapat bertemu langsung dengan kepala daerah untuk menyampaikan aspirasi mengenai kebijakan penertiban dan relokasi di Pasar Alok. “Saya tidak melarikan diri. Saya sudah menyampaikan kepada Ketua DPRD bahwa pada saat yang sama harus melaunching BPJS Ketenagakerjaan untuk Linmas, RT, RW, dan kader Posyandu,” kata Juventus kepada wartawan di Maumere.
Ia menjelaskan agenda peluncuran tersebut telah disusun jauh hari dan dihadiri para camat, kepala desa, serta perwakilan penerima manfaat yang telah menunggu di Kantor Bupati Sikka. Karena itu, dirinya harus segera meninggalkan Gedung DPRD setelah rapat paripurna berakhir.
Sebelumnya, puluhan pedagang Pasar Alok mendatangi Gedung DPRD Sikka saat berlangsung Rapat Paripurna III Masa Sidang 2025–2026. Mereka memprotes penertiban yang dilakukan pengelola pasar bersama unsur Satpol PP, TNI, dan Polri pada hari yang sama.
Para pedagang menilai penertiban dilakukan sebelum kepastian relokasi tersedia secara menyeluruh. Mereka juga mengaku mengalami kerugian akibat kerusakan lapak dan barang dagangan selama proses penertiban berlangsung.
Dalam dialog yang difasilitasi DPRD Sikka, salah seorang pedagang bernama Lilis mengungkapkan sebagian barang dagangannya tidak lagi dapat dijual setelah terdampak penertiban. Kondisi itu, menurutnya, memperberat beban ekonomi keluarga yang bergantung pada hasil penjualan di pasar.
“Kami berutang di koperasi untuk membeli barang dagangan. Dari hasil jualan itu kami membayar utang dan biaya sekolah anak-anak,” ujar Lilis dalam forum dialog tersebut.
Selain menyoroti dampak ekonomi, pedagang juga meminta pemerintah memperhatikan fasilitas pendukung di Pasar Alok. Mereka menilai sejumlah sarana, termasuk toilet dan fasilitas umum lainnya, masih memerlukan perbaikan agar aktivitas perdagangan dapat berjalan lebih baik.
Pertemuan yang dihadiri Wakil Bupati Sikka Simon Subandi Supriadi, Ketua DPRD Sikka Stefanus Sumadi, serta sejumlah anggota DPRD itu menghasilkan kesepakatan untuk melakukan peninjauan lapangan. Pemerintah Kabupaten Sikka akan memverifikasi kembali ketersediaan lapak bagi pedagang terdampak, sementara DPRD berkomitmen mengawal evaluasi dan penyelesaian persoalan relokasi di Pasar Alok.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....