RRI.CO.ID, Ende – Kebijakan wajib belajar di rumah selama 90 menit setiap hari melalui Peraturan Gubernur NTT Nomor 24 Tahun 2026 dinilai memiliki tujuan positif, namun memerlukan strategi pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Pendekatan yang seragam dikhawatirkan mengurangi efektivitas program.

Pengamat pendidikan NTT, Linus Lusi, menilai karakteristik masyarakat perkotaan dan pedesaan sangat berbeda sehingga implementasi kebijakan harus fleksibel. Menurutnya, pemerintah perlu memastikan program tidak berhenti pada tataran administrasi.

"Jangan sampai kebijakan ini hanya menjadi dokumen. Harus ada monitoring, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan agar benar-benar menghasilkan perubahan," katanya saat wawancara bersama Pro 1 RRI Ende, pada Selasa, 2 Juni 2026.

Linus menjelaskan kondisi orang tua di desa yang sebagian besar bekerja di kebun atau sektor informal membuat pendampingan belajar anak memiliki tantangan tersendiri. Karena itu, sekolah dan komunitas perlu mengambil peran lebih besar dalam mendukung proses belajar.

Ia mengusulkan pembentukan kelompok belajar sore maupun malam hari yang didampingi guru, mahasiswa, atau tokoh masyarakat. Model tersebut dinilai lebih realistis dibanding mengandalkan pengawasan keluarga secara penuh.

Selain itu, pelaksanaan kebijakan perlu disesuaikan dengan jenjang pendidikan. Siswa SD lebih difokuskan pada penguatan literasi dan numerasi, sementara siswa SMK diarahkan pada pengembangan keterampilan kerja dan kemandirian.

"Kita tidak bisa memberlakukan pendekatan yang sama untuk semua jenjang pendidikan. Kebutuhan siswa SD, SMA, SMK, hingga SLB berbeda-beda," ujarnya. Ia berharap kebijakan tersebut menjadi gerakan pendidikan jangka panjang yang terus dilanjutkan oleh pemerintah daerah demi meningkatkan kualitas sumber daya manusia NTT.