RRI.CO.ID, Jakarta — Ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang kian mengkhawatirkan mendorong Alumni Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) bersama DPC PMKRI Jakarta Barat menggelar Sharing Session (III). Kegiatan bertema “Mencegah TPPO, Wujudkan Pekerja Migran Indonesia yang Aman dan Bermartabat” itu berlangsung di House of D’Light & Seven Grain, Tomang, Jakarta Barat, Sabtu 23 Mei 2026.

Tenaga Ahli Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) RI Bidang Human Trafficking sekaligus Alumni PMKRI Cabang Jakarta, Gabriel G. Sola, menegaskan Indonesia saat ini berada dalam situasi darurat perdagangan orang. Ia menyebut kemiskinan, jeratan utang, dan rendahnya literasi digital sebagai faktor utama yang dimanfaatkan sindikat internasional melalui modus lowongan kerja palsu secara daring.

Menurut Gabriel, penanganan TPPO tidak dapat dilakukan secara parsial karena kejahatan ini melibatkan jaringan terorganisir lintas negara. Oleh sebab itu, ia mendorong kolaborasi hexahelix dengan memperkuat perlindungan hukum terpadu serta pemberdayaan ekonomi bagi para penyintas agar tidak kembali menjadi korban eksploitasi.

Mewakili Alumni PMKRI, Christopher Nugroho menyampaikan keprihatinannya terhadap meningkatnya kasus TPPO yang menimpa Pekerja Migran Indonesia (PMI). Ia menegaskan status darurat TPPO harus direspons dengan komitmen kuat dan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, akademisi, hingga lembaga swadaya masyarakat.

Sementara itu, Sekretaris DPC PMKRI Jakarta Barat, Robertus Juan Pratama, menilai mahasiswa memiliki peran strategis dalam upaya pencegahan perdagangan orang. Menurutnya, PMKRI berkomitmen menjadi garda terdepan dalam menyuarakan edukasi dan literasi mengenai bahaya TPPO agar masyarakat tidak mudah tergiur bekerja di luar negeri secara ilegal.

Melalui forum diskusi tersebut, Alumni dan DPC PMKRI Jakarta Barat menargetkan lahirnya rekomendasi kebijakan yang konkret dan implementatif. Rekomendasi itu diharapkan mampu mewujudkan sistem perlindungan pekerja migran Indonesia yang aman, legal, berkeadilan, serta menjunjung tinggi harkat dan martabat kemanusiaan.