RRI.CO.ID, Manggarai Timur - Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur menggelar rekonsiliasi iuran wajib Jaminan Kesehatan Nasional di Ruang Rapat Bupati, Selasa, 19 Mei 2026. Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, serta Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara untuk mencocokkan data administrasi kepesertaan.

Rekonsiliasi membahas iuran peserta Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara dan peserta PBPU yang dibiayai pemerintah daerah selama triwulan pertama.

Forum tersebut sekaligus menjadi sarana evaluasi pengelolaan pembayaran iuran kesehatan sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020.

Kegiatan dibuka Wakil Bupati Manggarai Timur, Tarsisius Sjukur, dihadiri sejumlah pejabat daerah dan perwakilan BPJS Kesehatan Cabang Ende. Hadir pula Ketua Komisi C DPRD Manggarai Timur, staf ahli bupati, asisten sekda, serta pimpinan perangkat daerah terkait.

Peserta forum membahas kesesuaian data kepesertaan dan pembayaran iuran guna mencegah terjadinya selisih administrasi pelayanan kesehatan nasional. Sinkronisasi data dinilai penting untuk memastikan seluruh peserta memperoleh layanan kesehatan sesuai hak dan ketentuan berlaku.

Dalam forum tersebut, pemerintah daerah menekankan pentingnya koordinasi antarlembaga guna memperkuat pengelolaan program jaminan kesehatan masyarakat daerah. Koordinasi diperlukan agar proses pembayaran iuran berjalan tertib, tepat waktu, dan sesuai mekanisme administrasi pemerintah pusat maupun daerah.

BPJS Kesehatan memaparkan perkembangan kepesertaan JKN sekaligus menjelaskan dasar perhitungan iuran bagi peserta penerima bantuan pemerintah daerah.

Penjelasan tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman perangkat daerah terhadap aturan pembiayaan layanan kesehatan nasional yang terus mengalami penyesuaian.

Forum kemitraan juga membahas tantangan pengelolaan data peserta aktif, termasuk perubahan status kepegawaian dan validasi kependudukan masyarakat. Masalah administrasi tersebut dinilai memengaruhi ketepatan pembayaran iuran sekaligus kelancaran akses pelayanan kesehatan peserta program nasional.

Peserta rapat menyampaikan sejumlah masukan terkait peningkatan kualitas koordinasi antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan instansi pengelola keuangan negara. Masukan tersebut diharapkan mempercepat penyelesaian persoalan administrasi sekaligus meningkatkan efektivitas pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional daerah.

Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur menegaskan komitmennya mendukung keberlanjutan program JKN sebagai bagian peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan tata kelola administrasi, validasi data kepesertaan, serta pengawasan pembayaran iuran secara berkala.

Kegiatan rekonsiliasi berlangsung dalam suasana diskusi terbuka dengan pembahasan teknis terkait sinkronisasi data dan pengelolaan anggaran kesehatan daerah. Forum komunikasi semester pertama tahun 2026 itu diakhiri dengan penyampaian rekomendasi bersama seluruh peserta rapat koordinasi lintas instansi.