RRI.CO.ID, Manggarai – Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Manggarai menyampaikan sembilan catatan penting dan kritis saat menyatakan dukungannya terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis dalam Sidang Paripurna di Gedung DPRD Manggarai, Rabu, 13 Mei 2026.

Melalui juru bicara fraksi, Frederikus Andi Ongkor, Fraksi Demokrat menyampaikan apresiasi atas jawaban Pemerintah Kabupaten Manggarai terhadap pandangan umum fraksi yang sebelumnya telah disampaikan. Fraksi menilai pemerintah daerah menunjukkan komitmen dalam menyelaraskan RPJMD dengan delapan klaster prioritas nasional menuju visi Indonesia Emas 2045.

Meski mendukung kedua ranperda tersebut, Fraksi Demokrat menegaskan pengembangan sektor industri dan investasi di Kabupaten Manggarai harus tetap berpijak pada potensi riil daerah. Pemanfaatan sumber daya lokal dinilai penting agar kebijakan investasi mampu memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat.

Salah satu perhatian utama fraksi yakni kondisi infrastruktur jalan yang masih membutuhkan penanganan serius. Berdasarkan data pemerintah daerah, masih terdapat sekitar 623,889 kilometer jalan di Kabupaten Manggarai yang perlu diperbaiki.

“Kami berpendapat bahwa pemda harus segera melakukan optimalisasi terhadap sisa infrastruktur jalan tersebut, sehingga alur distribusi barang dan jasa bisa berjalan dengan lancar,” ujar Frederikus dalam sidang paripurna.

Selain infrastruktur, Fraksi Demokrat juga menyoroti kebijakan penyerapan 80 persen tenaga kerja lokal. Fraksi meminta kebijakan tersebut dibarengi dengan pelatihan dan sertifikasi keterampilan agar generasi muda Manggarai memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri dan dunia usaha.

Di bidang perizinan, Fraksi Demokrat menuntut adanya kepastian waktu pelayanan dan birokrasi yang lebih sederhana guna menutup celah praktik pungutan liar. Pemerintah daerah juga didorong segera menyelesaikan persoalan status aset tanah daerah yang hingga kini belum jelas.

Beberapa aset yang disoroti antara lain lahan eks Penjara Lama, tanah pekuburan umum Karot, dan SDI Lao. Fraksi meminta penyelesaian dilakukan dengan melibatkan masyarakat adat agar tidak memicu sengketa hukum di kemudian hari, terutama jika terdapat kerja sama investasi.

Fraksi Demokrat juga menyatakan dukungan terhadap penerapan sistem digitalisasi pendapatan daerah. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kebocoran anggaran sekaligus memperkuat upaya pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.

Pada sektor ekonomi, Fraksi Demokrat mendorong penguatan industri hilir berbasis komoditas unggulan lokal. Pemerintah daerah diminta memperkuat pengolahan hasil pertanian seperti buah, sayur, tanaman obat, kacang tanah, kedelai, dan mete agar memiliki nilai tambah lebih tinggi bagi petani dan pelaku usaha lokal.

Di sektor kelautan, pemerintah juga didorong memfasilitasi investasi pengolahan hasil perikanan, baik secara tradisional maupun modern. Selain itu, potensi sarang burung walet alami di Kabupaten Manggarai dinilai perlu didukung melalui regulasi dan fasilitas pengolahan berstandar ekspor di daerah.

Fraksi Demokrat berharap berbagai catatan tersebut menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih berpihak kepada masyarakat dan potensi lokal Kabupaten Manggarai.