RRI.CO.ID, Lembata – Pemerintah Kabupaten Lembata terus memperjuangkan pembangunan Sekolah Rakyat meskipun hingga tahun 2026 daerah tersebut belum mendapat alokasi pembangunan dari pemerintah pusat. Lokasi yang diusulkan berada di kawasan Waijarang dengan luas lahan sekitar sembilan hektare.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lembata, Paulus Maran, mengatakan proses pengusulan Sekolah Rakyat telah dilakukan sejak awal hingga akhir tahun 2025. Proposal pembangunan juga sudah diajukan ke pemerintah pusat sebagai bentuk kesiapan daerah mendukung program tersebut.

Menurut Paulus Maran, Kabupaten Lembata belum memperoleh kuota pembangunan Sekolah Rakyat tahun ini karena masih terdapat beberapa kendala teknis. Salah satu persoalan yang disebut menjadi perhatian yakni kondisi kemiringan lahan pada lokasi yang diusulkan.

Ia menjelaskan pemerintah daerah saat ini terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat guna mencari solusi atas berbagai faktor teknis tersebut. Pemkab berharap persoalan yang masih menjadi kendala dapat segera diselesaikan dalam beberapa bulan ke depan.

Paulus Maran mengatakan keberadaan Sekolah Rakyat diharapkan mampu memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Lembata. Karena itu, pemerintah daerah tetap berupaya agar program tersebut bisa direalisasikan pada tahun mendatang.

“Kita terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait lokasi dan harapan kami beberapa bulan ke depan faktor-faktor yang memberatkan itu bisa diselesaikan sehingga semoga tahun depan sudah bisa direalisasikan,” ujar Paulus Maran saat diwawancarai RRI pada Selasa 12 Mei 2026 .

Pemerintah Kabupaten Lembata berharap usulan pembangunan Sekolah Rakyat di Waijarang dapat menjadi prioritas pada tahun 2027 mendatang. Kehadiran sekolah tersebut diharapkan mendukung pemerataan pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah.