RRI.CO.ID, Lembata – DPRD Kabupaten Lembata menyoroti Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lembata yang masih berada di bawah rata-rata nasional dalam rapat paripurna pembahasan LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025. Dalam rapat yang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Lembata, Selasa 6 Mei 2026, Pansus DPRD mendorong pemerintah daerah memperkuat pembangunan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Rapat paripurna tersebut dihadiri Wakil Bupati Lembata H. Muhamad Nasir bersama pimpinan organisasi perangkat daerah. Pembahasan dilakukan sebagai bagian dari evaluasi terhadap capaian pembangunan daerah selama tahun 2025.

Data BPS tahun 2024 mencatat IPM Kabupaten Lembata berada di angka 69,70. Sementara itu, IPM nasional telah mencapai angka 75,90.

Selain IPM, DPRD juga menyoroti angka kemiskinan Kabupaten Lembata yang masih berada pada 24,22 persen. Angka tersebut menempatkan Lembata dalam tujuh daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pansus DPRD menilai peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan daya beli masyarakat perlu menjadi fokus utama pembangunan daerah. Upaya tersebut dianggap penting untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Lembata.

Di sektor ekonomi, DPRD mencatat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lembata tahun 2025 berada pada angka 4,47 persen. Capaian tersebut dinilai masih perlu ditingkatkan agar mampu sejajar dengan pertumbuhan ekonomi nasional.

DPRD berharap pemerintah daerah dapat menindaklanjuti berbagai rekomendasi tersebut melalui program pembangunan yang lebih terarah. Perbaikan indikator sosial dan kesejahteraan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam mendorong pembangunan daerah yang lebih merata dan berkelanjutan.