RRI.CO.ID, Manggarai — Sebanyak sembilan fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai menyampaikan pandangan umum terhadap dua rancangan peraturan daerah (Ranperda) strategis dalam sidang paripurna keempat masa sidang kedua tahun 2026. Sidang berlangsung di ruang sidang utama DPRD Manggarai, Senin, 4 Mei 2026, dengan fokus pada rencana pembangunan industri serta penyelenggaraan penanaman modal di daerah.

Kedua Ranperda tersebut dinilai sebagai instrumen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi iklim investasi di Kabupaten Manggarai. Sidang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Manggarai, Agnes Menot.

Dalam pembukaan sidang, pimpinan menjelaskan bahwa Bupati dan Wakil Bupati Manggarai berhalangan hadir karena menjalankan tugas kedinasan di luar daerah. Sebagai tindak lanjut, pimpinan sidang membacakan surat pelimpahan tugas dari Bupati Herybertus Nabit kepada Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai, Lambertus Paput.

Melalui mandat tersebut, Penjabat Sekretaris Daerah diberi kewenangan untuk mewakili pemerintah daerah dalam rapat paripurna, sekaligus bertanggung jawab menjalin komunikasi serta melaporkan hasil sidang kepada kepala daerah.

Penyampaian pandangan umum fraksi berlangsung tertib, diawali oleh Fraksi PDI Perjuangan dan diakhiri oleh Fraksi Partai Perindo. Wakil Ketua DPRD Agnes Menot menegaskan pentingnya pembahasan Ranperda dilakukan secara komprehensif. "Atas dasar informasi dari Penjabat Sekretaris Daerah, Bupati dan Wakil Bupati saat ini berada di luar daerah. Oleh karena itu, sebelum melanjutkan agenda, kami membacakan Surat Pelimpahan Tugas Sementara dari Bupati kepada Penjabat Sekretaris Daerah,” ujar Agnes Menot.

DPRD berharap seluruh fraksi dapat memberikan masukan yang objektif, kritis, dan konstruktif, sehingga regulasi yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Manggarai. “Kami berharap seluruh fraksi dapat memberikan pandangan yang objektif, kritis, dan konstruktif demi penyempurnaan kedua Ranperda ini, sehingga benar-benar mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Manggarai,” katanya.

Sidang paripurna ini menjadi bagian penting dari proses legislasi yang partisipatif dan akuntabel, guna memastikan setiap kebijakan terkait pembangunan industri dan investasi memiliki landasan hukum yang kuat serta berpihak pada kepentingan publik.