RRI.CO.ID, Flores Timur – Pemerintah Kabupaten Flores Timur mempercepat proses usulan Program Kampung Nelayan Tahun 2026 sebagai upaya mendorong penguatan ekonomi masyarakat pesisir.

Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi di Aula Setda Flores Timur yang melibatkan camat, kepala desa, serta pemangku kepentingan sektor perikanan.

Asisten Setda Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Yakobus Ara Kian, menegaskan penentuan lokasi Kampung Nelayan harus berasal dari usulan desa.

“Usulan dari desa diteruskan melalui camat, lalu diproses menjadi proposal resmi ke pemerintah pusat,” ujarnya.

Sejumlah desa telah diusulkan, di antaranya Leworahang, Adabang, Terong, Adonara atau Sagu, Labelen, serta wilayah pesisir Kecamatan Ile Bura.

Namun, setiap lokasi wajib memenuhi persyaratan, seperti luas lahan maksimal satu hektare berstatus clean and clear, serta minimal 80 persen penduduk berprofesi sebagai nelayan atau pelaku usaha perikanan.

Pemerintah desa juga diminta menyiapkan data pendukung secara lengkap, mulai dari jumlah nelayan, armada penangkapan, hingga potensi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Ara Kian menegaskan program Kampung Nelayan tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pemberdayaan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

Meski demikian, sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti keterbatasan lahan, kondisi geografis, serta dominasi profesi non-nelayan di beberapa wilayah.

Selain itu, aspek pengelolaan menjadi perhatian utama, terutama terkait optimalisasi peran koperasi desa sebagai pengelola program.

Kepala Bagian Hukum Setda Flores Timur, Yordanus Hoga Daton, menegaskan penyelesaian status lahan harus melalui kesepakatan bersama untuk menghindari konflik di kemudian hari.

Pemerintah daerah berharap percepatan usulan ini dapat menghasilkan program yang tepat sasaran dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat pesisir.