Gubernur NTT Perkuat Sinergi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Berkelanjutan

RRI.CO.ID, Kupang – Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, memimpin pertemuan strategis bersama Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT, Stefania Tunga Boro, serta sejumlah mitra pemerintah pusat dan lembaga pendidikan guna memperkuat sinergi pembangunan sektor kelautan dan perikanan di NTT, Jumat, 5 Juni 2026.

Pertemuan tersebut dihadiri Analis Konservasi Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, Muhammad Hilmin, Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kupang, Nu'man Najib, Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) Kupang, Ridwan, serta Wakil Direktur I Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang, Muhammad Amril Idrus.

Sejumlah agenda strategis dibahas dalam pertemuan tersebut, di antaranya penguatan Program Laut Untuk Kesejahteraan (LAUTRA), pengembangan kawasan konservasi perairan, integrasi Program LAUTRA dengan Program Kampung Nelayan Merah Putih, pengembangan budidaya perikanan, program magang tambak bagi mahasiswa, peningkatan mutu hasil perikanan ekspor, serta penguatan pengawasan aktivitas penangkapan ikan.

Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan pembangunan sektor kelautan dan perikanan tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus dibangun melalui kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, pelaku usaha, dan masyarakat pesisir.

“Pembangunan sektor kelautan dan perikanan membutuhkan sinergi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan kolaborasi yang baik, kita dapat memastikan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir,” ujarnya.

Menurut Gubernur Melki, Program LAUTRA menjadi instrumen penting dalam mendorong transformasi ekonomi biru di NTT. Program tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat pesisir, tetapi juga memastikan keberlanjutan sumber daya laut melalui pengelolaan yang bertanggung jawab dan berbasis konservasi.

Ia menjelaskan integrasi Program LAUTRA dengan Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan kawasan pesisir yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berupaya menghadirkan layanan yang lebih terpadu, mulai dari penyediaan sarana produksi, penguatan kelembagaan nelayan, pengolahan hasil perikanan, hingga perluasan akses pasar.

Aspek konservasi juga menjadi perhatian dalam pertemuan tersebut. Pemerintah Provinsi NTT bersama BKKPN Kupang berkomitmen memperkuat pengelolaan kawasan konservasi perairan sebagai bagian dari strategi menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dan ekosistem laut.

“Konservasi bukanlah hambatan pembangunan, melainkan fondasi utama bagi keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir dalam jangka panjang,” tegasnya.

Selain itu, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan menjadi bagian penting dalam agenda pembangunan sektor tersebut. Kolaborasi dengan PSDKP Kupang diharapkan mampu meningkatkan pengendalian terhadap praktik penangkapan ikan yang tidak sesuai ketentuan sekaligus memastikan pemanfaatan sumber daya laut dilakukan secara adil dan berkelanjutan.

Pertemuan tersebut juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas dan mutu hasil perikanan sebagai syarat utama memperluas akses pasar dan meningkatkan nilai tambah produk perikanan NTT. Melalui sinergi dengan BPPMHKP Kupang, pemerintah mendorong penerapan standar mutu yang lebih baik guna memperkuat daya saing produk perikanan NTT di pasar nasional maupun internasional.

Sementara itu, keterlibatan Politeknik Kelautan dan Perikanan Kupang menjadi wujud pentingnya integrasi antara dunia pendidikan dan pembangunan sektor riil. Program budidaya perikanan dan magang tambak yang dirancang bersama diharapkan mampu mencetak generasi muda yang memiliki kompetensi teknis serta kesiapan menghadapi tantangan industri kelautan dan perikanan modern.

Pemerintah Provinsi NTT meyakini keberhasilan pembangunan sektor kelautan dan perikanan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi lintas sektor yang kuat. Dengan menyatukan program pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga pengawasan, institusi konservasi, badan penjamin mutu, dan dunia pendidikan, NTT optimistis mampu mewujudkan tata kelola kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, berdaya saing, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir secara nyata.