RRI.CO.ID, Lembata – Pemerintah Kabupaten Lembata bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah memperkuat sinergi lintas sektor dalam menangani berbagai isu strategis daerah.

Komitmen ini ditegaskan dalam rapat koordinasi yang digelar di Ruang Rapat Bupati Lembata, Jumat, 23 April 2026.

Rapat dipimpin Bupati Lembata Petrus Kanisius Tuaq didampingi Asisten I Sekretariat Daerah Quintus Irenius Suciadi, serta dihadiri unsur Forkopimda dan pimpinan perangkat daerah.

Sejumlah isu strategis menjadi perhatian, di antaranya pengelolaan Beras Cadangan Pemerintah serta dinamika sosial terkait penolakan proyek geothermal di Desa Atakore.

Selain itu, pengelolaan pelabuhan feri dan stabilitas distribusi barang juga menjadi fokus pembahasan guna menjaga kelancaran pelayanan publik.

Sebagai langkah konkret, pemerintah daerah bersama Forkopimda sepakat membentuk satuan tugas khusus untuk menangani persoalan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

Bupati Lembata menegaskan bahwa setiap pembahasan harus menghasilkan langkah nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.

“Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat dan memastikan tidak ada warga yang mengalami kesulitan,” ujarnya.

Pemerintah daerah juga mendorong penguatan regulasi melalui Peraturan Bupati serta penjabaran ketentuan hukum guna mendukung implementasi kebijakan di lapangan.

Sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Lembata.

Melalui langkah ini, pemerintah berharap mampu merespons berbagai tantangan daerah secara cepat, terukur, dan berkelanjutan.