RRI.CO.ID, Lembata – Pemerintah Kabupaten Lembata mulai menata ulang struktur birokrasi dengan menyatukan fungsi keuangan dan pendapatan daerah dalam satu atap. Langkah ini dilakukan sebagai strategi meningkatkan efisiensi sekaligus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kebijakan tersebut dibahas dalam rapat Rancangan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang dipimpin Sekretaris Daerah Lembata, Paskalis Ola Tapo Bali, Rabu 22 April 2026. Rapat ini menjadi awal dari rangkaian pembahasan lintas perangkat daerah hingga akhir April.

Fokus utama dalam pembahasan adalah rencana penggabungan Badan Pendapatan Daerah ke dalam Badan Keuangan dan Aset Daerah. Hasil penggabungan ini akan membentuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dengan struktur yang lebih terintegrasi.

Dalam rancangan tersebut, struktur organisasi akan diperkuat dengan enam bidang. Fungsi pendapatan daerah yang sebelumnya tersebar akan disederhanakan guna mempercepat alur kerja dan memperkuat integrasi data.

Sekretaris Daerah Lembata, Paskalis Ola Tapo Bali, menegaskan bahwa langkah ini bertujuan membangun sistem birokrasi yang lebih efektif dan terkoordinasi.

“Seluruh proses keuangan dan pendapatan harus berada dalam satu kendali agar koordinasi lebih efektif dan tidak terhambat ego sektoral,” ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga mendorong pemisahan fungsi pajak dan retribusi dalam struktur baru. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan fokus pengelolaan PAD serta memperkuat strategi peningkatan penerimaan daerah.

Pemerintah Kabupaten Lembata berharap, melalui restrukturisasi ini, kinerja birokrasi semakin optimal dalam menjawab tantangan pembangunan. Penataan ini juga diarahkan untuk mendukung program prioritas daerah serta mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal secara berkelanjutan.