Terima Kunjungan Komisi X DPR RI, Gubernur NTT Sampaikan Masalah Pendidikan

RRI.CO.ID, Kupang - Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Emanuel Melkiades Laka Lena, mengungkapkan sejumlah persoalan mendasar yang masih dihadapi NTT. Sektor pendidikan menjadi fokus utama yang disampaikan Gubernur Melki saat menerima kunjungan kerja Komisi X DPR Rabu, 22 April 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Melki menegaskan bahwa akses dan kualitas pendidikan di NTT masih jauh dari standar yang diharapkan. Keterbatasan sarana prasarana, akses sekolah yang belum merata, hingga tingginya biaya pendidikan tinggi menjadi kendala utama yang dihadapi masyarakat.

“Kondisi pendidikan di banyak wilayah memang belum memenuhi standar. Ini menjadi pekerjaan besar yang harus segera ditangani,” ujarnya. Menurut Melki, karakteristik NTT sebagai provinsi kepulauan menjadi tantangan tersendiri dalam pemerataan layanan pendidikan. Letak geografis yang tersebar membuat distribusi fasilitas dan tenaga pendidik tidak mudah dilakukan secara merata.

Ia juga menekankan bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak boleh sekadar berorientasi pada angka statistik. Pemerintah, kata dia, harus memastikan peningkatan kualitas sumber daya manusia benar-benar dirasakan masyarakat.

Selain pendidikan, Melki juga menyampaikan soal kondisi perpustakaan daerah yang dinilai memprihatinkan. Gedung perpustakaan provinsi, menurutnya, mengalami kerusakan berulang meskipun telah beberapa kali direnovasi.

Dia meminta dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan fasilitas perpustakaan yang lebih layak. “Perpustakaan memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi dan membuka akses pengetahuan bagi masyarakat,” katanya.

Sementara itu di sektor kebudayaan, Pemerintah Provinsi NTT tengah mendorong revitalisasi museum serta pelestarian budaya sebagai bagian dari penguatan ekonomi daerah. Salah satu langkah yang direncanakan adalah penelusuran dan pengembalian artefak budaya NTT yang saat ini berada di luar negeri, termasuk di Belanda.

Tak hanya itu, Melki juga mengkritisi validitas data kemiskinan yang dinilai masih bermasalah. Ia menemukan adanya data penerima bantuan sosial yang tidak akurat dan tidak diperbarui dalam jangka waktu lama. “Data yang tidak valid akan mengganggu efektivitas program bantuan. Ini harus segera dibenahi,” ujarnya.