Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko bersama Gubernur NTT dan unsur Forkopimda menyambut langsung kedatangan tim dengan suasana hangat. Penyambutan tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam membangun sinergi antara pemerintah daerah, kepolisian, kejaksaan, serta lembaga terkait lainnya.

Melalui keterangan resmi, Polda NTT menilai kunjungan ini menjadi momentum penting mempererat komunikasi dan koordinasi strategis antar institusi penegak hukum. Langkah ini juga membuka ruang dialog konstruktif guna meningkatkan profesionalisme, transparansi, serta akuntabilitas dalam proses penegakan hukum di daerah.

Rombongan Komisi III DPR RI dipimpin Ketua Komisi III Habiburokhman bersama pimpinan dan anggota lintas fraksi yang turut hadir. Kehadiran berbagai unsur legislatif tersebut memperkuat fungsi pengawasan DPR terhadap kinerja aparat penegak hukum di daerah.

Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda reses Komisi III yang mencakup beberapa wilayah strategis di Indonesia. Selain Nusa Tenggara Timur, rombongan juga dijadwalkan melakukan kunjungan ke Kalimantan Tengah dan Nusa Tenggara Barat.

Fokus utama kunjungan di NTT adalah mengevaluasi penanganan kasus prioritas seperti perdagangan orang, kekerasan seksual, narkotika, korupsi, dan kejahatan umum lainnya. Evaluasi ini bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai efektivitas penegakan hukum serta tantangan nyata yang dihadapi aparat di lapangan.

Selain itu, Komisi III juga menyoroti implementasi KUHP dan KUHAP baru yang telah berjalan lebih dari seratus hari. Perhatian diberikan pada kesiapan internal lembaga serta penyesuaian sistem hukum menuju pendekatan yang lebih modern dan berkeadilan restoratif.

Dalam rangkaian kegiatan, digelar rapat bersama antara Komisi III dengan Kapolda, Kepala Kejaksaan Tinggi, serta Kepala BNNP NTT. Pertemuan tersebut diisi pemaparan kinerja, diskusi mendalam, serta sesi tanya jawab mengenai berbagai persoalan strategis penegakan hukum.

Komisi III turut meminta penjelasan mengenai penggunaan anggaran, rencana strategis, serta program prioritas masing-masing institusi penegak hukum. Transparansi dan efektivitas pengelolaan sumber daya dinilai penting untuk memastikan pelayanan hukum yang optimal bagi masyarakat.

Melalui kunjungan ini, Komisi III DPR RI menegaskan komitmen memperkuat sistem hukum nasional yang berkeadilan, transparan, dan berintegritas tinggi. Sinergi yang terbangun diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat serta menciptakan rasa keadilan yang lebih merata.