RRI.CO.ID, Kupang — Pemerintah Kabupaten Lembata didorong melakukan efisiensi anggaran menyusul tingginya belanja pegawai di Nusa Tenggara Timur. Hal ini mengemuka dalam rapat koordinasi pemerintah pusat dan daerah yang turut dihadiri Bupati Lembata.

Bupati Lembata, P. Kanisius Tuaq, mengikuti rapat terkait implementasi Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah. Dalam forum tersebut, belanja pegawai di NTT tercatat mencapai 54,30 persen atau jauh melampaui batas maksimal 30 persen.

Kondisi ini menuntut pemerintah daerah, termasuk Lembata, untuk menyesuaikan struktur anggaran. Efisiensi dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah.

Pemerintah pusat mendorong daerah memangkas belanja non-prioritas. Kegiatan seperti perjalanan dinas, seminar, dan kegiatan seremonial diminta untuk dibatasi.

Selain itu, daerah juga diminta mengalokasikan anggaran secara lebih efektif untuk sektor prioritas. Hal ini termasuk pemenuhan belanja infrastruktur pelayanan publik.

Di sisi lain, pemerintah daerah tetap dihadapkan pada kewajiban menjaga kesejahteraan aparatur. Pemerintah memastikan tidak ada ASN yang akan dirumahkan meski kebijakan efisiensi diterapkan.

Melalui langkah efisiensi ini, pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga stabilitas keuangan. Upaya ini juga penting untuk memastikan pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran.