RRI.CO.ID, Ende - Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menegaskan pentingnya reformasi menyeluruh dalam kinerja aparatur sipil negara (ASN), mulai dari pola pikir, budaya kerja, hingga pengelolaan anggaran berbasis dampak. Penegasan tersebut disampaikan saat membuka Bimbingan Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Penjenjangan Kinerja ASN di Hotel Aston Kupang, Rabu, 8 Apri 2026.

Dalam arahannya, Gubernur Melki menekankan bahwa setiap program pemerintah harus memiliki dampak yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia bahkan meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) memangkas anggaran minimal 10 persen secara mandiri, dengan ancaman pemotongan lebih besar jika tidak dilakukan.

Menurutnya, anggaran yang tidak efektif harus dialihkan ke program yang benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. “Kalau tidak dipotong sendiri, saya potong 15 persen. Ini ukuran keseriusan kita mengelola anggaran,” katanya.

Melki juga menyoroti berbagai persoalan internal, mulai dari aset daerah yang belum dimanfaatkan optimal hingga perilaku ASN yang dinilai kurang produktif. Ia mengungkapkan adanya ketimpangan distribusi pegawai, di mana sebagian unit mengalami kelebihan tenaga kerja.

Untuk itu, pemerintah akan melakukan penataan ulang dengan mengarahkan ASN ke sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Selain itu, Gubernur menegaskan bahwa ke depan seluruh program harus berorientasi pada hasil (outcome), bukan sekadar kegiatan (output).

Ia juga menyoroti pentingnya peningkatan kualitas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta memperkuat indikator kinerja yang SMART. Dalam pendekatan humanis, ia bahkan berencana mewajibkan pemeriksaan kesehatan jiwa bagi pejabat ASN guna menjaga stabilitas kinerja di tengah tekanan kerja.

Di sisi lain, Melki mendorong ASN memiliki jiwa kewirausahaan untuk ikut menggerakkan ekonomi daerah tanpa menyalahgunakan jabatan. Ia juga menyoroti peluang besar dari program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) serta potensi investasi energi terbarukan di NTT.

Dengan dukungan kolaborasi, termasuk bersama Program SKALA, Pemprov NTT berharap reformasi kinerja ini mampu meningkatkan efektivitas belanja daerah, memperkuat pelayanan publik, serta menghadirkan pembangunan yang lebih nyata dan terukur.