RRI.CO.ID, Sikka – Sebanyak 132 desa di Kabupaten Sikka bakal menggelar pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak pada tahun 2026. Agenda demokrasi tingkat desa ini diperkirakan membutuhkan anggaran lebih dari Rp3 miliar.

Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sikka, Ferdinandus Florianus, mengatakan pelaksanaan Pilkades akan menjangkau wilayah daratan dan kepulauan. Sebanyak 124 desa berada di daratan, sementara 8 desa lainnya berada di wilayah kepulauan.

Dari total desa tersebut, 49 desa saat ini dipimpin kepala desa definitif. Sementara itu, 83 desa masih dipimpin oleh pejabat kepala desa.

Ia menjelaskan, terdapat 32 kepala desa yang akan mengakhiri masa jabatan pada 17 Desember 2027. Selain itu, 17 kepala desa lainnya baru akan berakhir masa jabatannya pada tahun 2030.

Terkait pembiayaan, Pemerintah Kabupaten Sikka telah mengalokasikan anggaran dalam APBD 2026 sebesar Rp3.340.000.000. Rinciannya, masing-masing desa di daratan mendapat Rp25 juta, sedangkan desa di wilayah kepulauan mendapat Rp30 juta.

Namun demikian, anggaran tersebut belum mencakup kebutuhan operasional keamanan bagi TNI dan Polri serta operasional dinas terkait. Dua komponen ini diperkirakan membutuhkan tambahan anggaran sekitar Rp800 juta.

Ferdinandus menyebut pihaknya telah melakukan kajian teknis untuk mengakomodasi kekurangan anggaran tersebut. Namun, peluang melalui pergeseran anggaran dinilai terbatas karena tidak diperkenankan menambah kegiatan baru.

Ia menegaskan, upaya pemenuhan anggaran akan diarahkan melalui mekanisme perubahan anggaran. Hal ini diperkuat dengan dukungan DPRD Sikka yang telah merekomendasikan pelaksanaan Pilkades serentak, termasuk dari sisi pendanaan.

Jika seluruh kebutuhan anggaran terpenuhi, tahapan Pilkades akan dimulai pada Agustus 2026. Pemungutan suara direncanakan berlangsung pada November 2026, dengan pelantikan kepala desa terpilih dijadwalkan pada Desember 2026.

Selain itu, Ferdinandus juga menyoroti pentingnya audit pengelolaan dana desa. Ia menyebut beberapa desa seperti Magepanda dan Timutawa telah diaudit, dan koordinasi dengan Inspektorat akan terus dilakukan untuk memastikan transparansi pengelolaan dana desa.