Pemkab Lembata Perkuat Gerakan Literasi Lintas Sektor

RRI.CO.ID, Lembata – Pemerintah Kabupaten Lembata terus memperkuat gerakan literasi secara kolaboratif lintas sektor, mulai dari lingkungan sekolah hingga desa, sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Langkah tersebut ditegaskan dalam rapat koordinasi lintas sektor yang digelar di ruang rapat Bupati Lembata, Rabu , 8 April 2026.

Rapat dipimpin Asisten I Setda Lembata, Irenius Suciadi, dan dihadiri sejumlah pimpinan perangkat daerah. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata sebagai leading sector terus melakukan berbagai inovasi.

Sejumlah program unggulan telah dijalankan, seperti Perpustakaan Goris Keraf Go To School, Wisata Literasi, hingga Perpustakaan Masuk Rumah Ibadah, yang kini diperluas hingga menyasar desa dan institusi pemerintahan. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata, Suhartin Bungalaleng, mengatakan peningkatan literasi perlu dilakukan secara berjenjang, khususnya bagi siswa sekolah dasar.

“Fokus kita adalah memastikan anak-anak terbiasa membaca dan memahami materi sejak dini. Karena itu, selain buku teks, kita juga dorong pengembangan bahan bacaan lain yang relevan dengan kebutuhan siswa,” ujarnya.

Ia menjelaskan, strategi yang dilakukan meliputi pelatihan guru, penerapan metode pembelajaran berbasis Kurikulum Merdeka, serta pengalokasian minimal 10 persen dana BOS untuk pengadaan buku. Menurutnya, kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan pemangku kepentingan sangat penting, termasuk melalui penguatan Taman Bacaan Masyarakat sebagai ruang belajar alternatif di luar sekolah.

Sementara itu, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Lembata, Anselmus Ola Bahi, menyebutkan indeks pembangunan literasi masyarakat di Lembata menunjukkan tren peningkatan. Meski demikian, upaya penguatan literasi masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan.

“Kami sudah menitipkan ratusan buku di sekolah-sekolah untuk mendorong budaya membaca. Namun tantangannya masih besar, terutama pada pengelolaan perpustakaan dan keterbatasan anggaran,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya ketersediaan tenaga pengelola perpustakaan yang kompeten, mengingat selama ini pengelolaan perpustakaan di sekolah masih menjadi tugas tambahan bagi guru. Di sisi lain, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Lembata, Yos Raya, mengungkapkan dari total 144 desa, baru 27 desa yang aktif mengelola perpustakaan desa.

“Kami terus mendorong desa-desa untuk mengaktifkan perpustakaan. Tantangannya adalah regulasi, minat baca masyarakat, serta pengaruh teknologi digital yang semakin dominan,” ujarnya.

Meski demikian, ia menyebut terdapat capaian positif, salah satunya Desa Kalikur yang berhasil meraih prestasi di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam lomba perpustakaan desa. Rapat koordinasi tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi, antara lain peningkatan sinergi antar perangkat daerah, penguatan program literasi berbasis sekolah dan desa, serta optimalisasi peran perpustakaan sebagai pusat pembelajaran masyarakat.