RRI.CO.ID, Lembata – Pemerintah Kabupaten Lembata mengarahkan pembahasan pembangunan PLTP Atadei dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh pihak. Langkah tersebut dilakukan karena masih terdapat pandangan pro dan kontra di masyarakat mengenai rencana pembangunan pembangkit.
Pembahasan berlangsung dalam sosialisasi PLTP Atadei bersama PT PLN UIP Nusra Wilayah Mataram di Ruang Rapat Bupati Lembata, Selasa, 29 September 2026. Pertemuan melibatkan pemerintah daerah, DPRD, Camat Atadei, pemilik lahan AT-2 Desa Atakore dan perangkat daerah terkait.
Bupati Lembata P. Kanisius Tuaq mengarahkan agar masyarakat memperoleh penjelasan mengenai manfaat dan dampak proyek secara transparan. Pemerintah juga mengusulkan keterlibatan pakar atau ahli dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat.
“Kita turun bersama-sama DPRD, pemerintah, juga mengundang pihak Gereja. Agar masyarakat memahami secara utuh,” ujar Bupati Kanis.
Pemilik lahan AT-2 Desa Atakore yang hadir dalam pertemuan menyampaikan kesiapan melepaskan lahannya untuk kepentingan pembangunan. Namun, pemerintah daerah tetap meminta pembahasan melibatkan pihak-pihak yang belum menyatakan kesepakatan.
PLN menjelaskan PLTP Atadei berkapasitas 2×5 megawatt atau 10 megawatt dan ditargetkan beroperasi pada 2030. Saat ini proses pembebasan lahan dan persiapan penelitian ulang sumur panas bumi masih dilakukan.
Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bersama yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani seluruh pihak. Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari proses pembahasan pembangunan PLTP Atadei yang melibatkan pemerintah, PLN dan masyarakat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....