Pemerintah Dukung Penuh Silentium Magnum Jumat Agung 2026 di Ruteng

  • 31 Mar 2026 12:42 WIB
  •  Ende

RRI.CO. ID, Manggarai - Pemerintah Kabupaten Manggarai mendukung penuh tradisi Silentium Magnum atau Jumat Agung Hening tahun 2026. Dukungan disampaikan langsung oleh Bupati Manggarai, Herybertus G. L. Nabit, dalam rapat pemantapan lintas sektoral bersama Keuskupan Ruteng, tokoh agama, dan aparat keamanan yang digelar di Aula Benedict Hall Cewonikit (BHC), Paroki St. Vitalis Cewonikit, Senin 30 Maret 2026.

Dalam rapat yang dihadiri unsur Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, PDAM, dan FKUB tersebut, Bupati Hery menekankan bahwa kehadiran pemerintah harus dirasakan secara nyata untuk memperkuat tradisi keheningan yang menjadi ciri khas wilayah ini. "Sudah saatnya pemerintah ikut serta secara aktif untuk memperkuat pelaksanaan Jumat Agung Hening ini. Keterlibatan ini bertujuan agar kebijakan yang kami ambil selaras dengan kebutuhan umat di lapangan," ujar Bupati Hery.

Bupati menambahkan kehadiran pemerintah akan menyentuh aspek-aspek teknis yang selama ini belum berjalan optimal. "Keterlibatan ini berdampak pada pengaturan hal-hal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang mungkin sebelumnya belum terkoordinasi secara maksimal," katanya.

Bupati Hery juga menggarisbawahi bahwa esensi dari Silentium Magnum sebagai penguatan spiritualitas masyarakat Manggarai sendiri, bukan sekadar pencitraan bagi pihak luar. "Niat kita bukan untuk pihak eksternal, melainkan untuk internal kita sendiri. Kita ingin menguatkan kesadaran kolektif bahwa pada hari itu, keheningan adalah kebutuhan spiritual yang utama," ujar Bupati.

Lebih lanjut, ia menginginkan adanya tindakan konkret di lapangan, bukan sekadar imbauan di atas kertas. Pemerintah sangat terbuka untuk menerima masukan mengenai aspek apa saja yang perlu diperkuat secara regulasi maupun mobilisasi di lapangan.

Meski kebijakan ini tidak bersifat memaksa layaknya hukum negara yang kaku, Bupati meyakini bahwa nilai-nilai keagamaan memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam mengatur tatanan sosial di Manggarai.

"Ini memang bukan aturan negara yang dipaksakan, namun kita hidup di wilayah di mana nilai-nilai keagamaan menjadi kompas yang mengatur sebagian besar masyarakat kita," ungkapnya.

Salah satu langkah nyata yang diusulkan adalah pengaturan jam operasional fasilitas publik. Bupati mengusulkan agar SPBU dan swalayan diperbolehkan beroperasi hingga tengah malam menjelang hari Jumat, sehingga pada hari Jumat Agung, penutupan total dapat berjalan efektif tanpa mengganggu kebutuhan mendasar warga.

Sementara, terkait teknis peribadatan, Bupati menyambut baik rencana pemusatan kegiatan Jalan Salib di Natas Labar. Langkah ini diambil untuk menjawab kerinduan umat akan prosesi yang lebih fokus dan khidmat di satu titik pusat.

Bupati juga memberikan apresiasi atas meningkatnya kedewasaan umat dalam merayakan hari suci. "Pelaksanaan Paskah dan Jumat Agung dalam beberapa tahun terakhir sudah jauh lebih tertib dan khidmat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini adalah kemajuan yang luar biasa," katanya.

Menutup arahannya, Bupati Hery memastikan seluruh jajaran birokrasi siap bergerak serentak. Ia berharap rapat koordinasi ini menjadi titik balik persiapan yang lebih matang dibandingkan tahun sebelumnya.

"Tidak ada keraguan sedikit pun. Seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Manggarai mendukung penuh pelaksanaan Jumat Agung 2026. Jika tahun lalu kita hanya bergerak lewat imbauan tanpa duduk bersama, kali ini kita lakukan pemantapan bersama agar persiapan jauh lebih solid dan bermakna," ucap Bupati.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....