RRI.CO.ID, Sikka — Sejumlah jabatan strategis di lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka hingga kini masih dibiarkan lowong. Kondisi ini memicu sorotan DPRD setempat yang mendesak percepatan pengisian posisi demi menjaga efektivitas pelayanan publik.

Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sikka akhir tahun 2025, terungkap sedikitnya 10 jabatan Eselon II belum terisi. Selain itu, sejumlah posisi pada level Eselon III juga dilaporkan kosong tanpa kepastian waktu pengisian.

DPRD Sikka melalui rekomendasinya meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) segera bertindak. Lembaga tersebut diminta mempercepat proses seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, camat, hingga kepala bagian yang masih kosong.

“BKPSDMD agar memperhatikan kompetensi para Aparatur Sipil Negara harus sesuai aturan yang berlaku,” demikian salah satu poin rekomendasi DPRD. Penegasan ini sekaligus menyoroti pentingnya sistem merit dalam pengisian jabatan.

Fraksi Partai Gerindra menjadi salah satu pihak yang paling vokal mendorong percepatan pengisian jabatan. Mereka menilai kondisi jabatan kosong berpotensi menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat jika terus dibiarkan.

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra, Sufriyance Merison Botu, bahkan menyinggung isu “Putra Mahkota” yang berkembang dalam proses pengisian jabatan. Ia menegaskan bahwa jika kandidat yang dipilih memenuhi kriteria, maka sebaiknya segera didefinitifkan agar tidak mengganggu pelayanan publik.

Istilah “Putra Mahkota” sebelumnya diangkat Fraksi Partai Golkar dalam pemandangan umum fraksi terhadap LKPJ 2025. Anggota DPRD Maria Angelorum Mayestatis menilai kekosongan jabatan terkesan disengaja, seolah menunggu figur tertentu untuk mengisi posisi tersebut.

Sorotan serupa datang dari Fraksi Partai Demokrat yang menilai persoalan ini bukan sekadar teknis administratif. Humerus Andreas menyebut kondisi tersebut mencerminkan krisis profesionalisme dalam birokrasi daerah.

Menurutnya, lambannya proses pengisian jabatan dan penempatan yang tidak tepat berimbas pada gagalnya implementasi kebijakan. Ia menekankan pentingnya reformasi birokrasi melalui sistem merit, evaluasi kinerja berkala, serta digitalisasi layanan publik.

Fraksi Partai Demokrat juga mengusulkan penyederhanaan prosedur untuk memangkas lambannya pelayanan. Selain itu, transparansi dalam proses seleksi dinilai penting agar publik dapat mengawasi jalannya birokrasi.

Di sisi lain, beredar informasi di kalangan internal bahwa empat pejabat Eselon III telah dipersiapkan untuk mengisi jabatan Eselon II. Isu ini semakin menguatkan dugaan adanya figur-figur yang disebut sebagai “Putra Mahkota”.

Selentingan tersebut bahkan disebut berpotensi memengaruhi minat peserta seleksi jabatan. Jika benar terjadi, kondisi ini dikhawatirkan mencederai prinsip kompetisi sehat dalam birokrasi pemerintahan daerah.