RRI.CO.ID, Ende - Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, memaparkan sejumlah capaian positif indikator makro pembangunan dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025. Laporan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD NTT yang berlangsung di Ruang Sidang Utama Kantor DPRD Provinsi NTT, Kamis, 26 Maret 2026.

Dalam pemaparannya, Gubernur Melki menyebutkan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pembangunan daerah sepanjang 2025 menunjukkan tren yang menjanjikan. Sejumlah indikator utama mengalami perbaikan, mulai dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, hingga penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.

IPM Provinsi NTT tahun 2025 tercatat sebesar 69,89 poin atau meningkat 0,75 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini terjadi pada seluruh dimensi, yakni umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Di sisi lain, persentase penduduk miskin pada September 2025 turun menjadi 17,50 persen atau berkurang signifikan dibandingkan periode sebelumnya.

Selain itu, tingkat pengangguran terbuka juga mengalami penurunan, baik dibandingkan Agustus 2025 maupun Februari 2024. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi NTT pada triwulan IV-2025 mencapai 5,34 persen secara tahunan (y-on-y), dengan sektor industri pengolahan mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 20,35 persen. Komponen ekspor barang dan jasa juga menunjukkan kinerja impresif dengan pertumbuhan mencapai 26,92 persen.

”Pemerintah Provinsi NTT menyadari bahwa pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan sepanjang Tahun 2025 diwarnai dengan berbagai tantangan dan dinamika pembangunan. Dengan adanya kebijakan penyesuaian fiskal nasional dan pengendalian defisit APBN, sebagian besar daerah mengalami penurunan ruang fiskal daerah. Kendati demikian, kondisi ini harus jadi momentum memperbaiki tata kelola keuangan dan mendorong penguatan kemandirian fiskal,” kata Gubernur.

Meski dihadapkan pada tantangan penyesuaian fiskal nasional dan keterbatasan ruang fiskal daerah, Pemprov NTT terus melakukan berbagai terobosan. Di antaranya melalui digitalisasi pembayaran dan retribusi daerah, pemberian insentif pajak kendaraan, serta penguatan ekonomi masyarakat lewat program One Village One Product. Hingga kini, tercatat 190 UMKM binaan dengan 44 produk unggulan, yang turut didukung melalui pembentukan NTT Mart di 22 kabupaten/kota sebagai sarana pemasaran.