RRI.CO.ID, Sikka – Pelayanan kesehatan di Puskesmas Nanga, Kecamatan Lela, Kabupaten Sikka, terancam terganggu akibat ketiadaan tenaga dokter. Fasilitas kesehatan tersebut saat ini tidak memiliki dokter umum maupun dokter gigi untuk melayani masyarakat.
Kondisi ini menjadi sorotan serius fraksi-fraksi di DPRD Sikka dalam agenda Pemandangan Umum Fraksi pada jumat 13 Maret 2026. Mereka secara tegas meminta pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan segera mengambil langkah penanganan.
Fraksi Nurani Sejahtera mengungkapkan, persoalan kekurangan tenaga medis tidak hanya terjadi di Puskesmas Nanga. Namun, masih banyak puskesmas lain di Kabupaten Sikka yang mengalami kondisi serupa.
Menurut fraksi tersebut, ketiadaan dokter sangat mempengaruhi kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Secara khusus, mereka menyoroti situasi di Puskesmas Nanga yang dinilai membutuhkan perhatian segera.
Fraksi PDI Perjuangan turut mendesak pemerintah daerah agar segera mengambil langkah konkret. Upaya pemenuhan tenaga medis dinilai penting agar pelayanan kesehatan dapat berjalan optimal.
Sementara itu, Fraksi Partai Demokrat mengungkapkan Puskesmas Nanga saat ini melayani delapan desa dengan jumlah penduduk sekitar 19 ribu jiwa. Namun, pelayanan medis masih bergantung pada dokter pinjaman dari Puskesmas Koting.
Tidak hanya itu, Fraksi Partai Demokrat juga menyoroti kebutuhan tenaga psikolog klinis dan petugas layanan USG. Penambahan tenaga tersebut dinilai penting untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan masyarakat.
Fraksi Partai Perindo juga mengusulkan penambahan satu tenaga psikolog klinis untuk menangani kesehatan jiwa masyarakat. Selain itu, mereka meminta tenaga PPPK yang telah memiliki SK penempatan di Puskesmas Nanga agar dikembalikan sesuai penugasan awal.
Di sisi lain, Puskesmas Nanga yang baru selesai dibangun sebenarnya telah memiliki fasilitas rawat inap. Namun hingga kini, layanan yang tersedia masih terbatas pada rawat jalan.
Kondisi tersebut menunjukkan belum optimalnya pemanfaatan fasilitas kesehatan yang ada. Fraksi-fraksi DPRD Sikka pun mendorong agar fungsi rawat inap segera diaktifkan.
Menanggapi hal itu, Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago, menyatakan pemerintah akan meninjau kembali kebutuhan tenaga medis. Penambahan dokter, penempatan PPPK, serta layanan rawat inap akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....