RRI.CO.ID, Sikka - Pemerintah Kabupaten Sikka menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) Tahun 2026 untuk merumuskan arah prioritas pembangunan daerah tahun 2027. Forum ini menjadi ruang konsolidasi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam menyelaraskan program pembangunan daerah.
Kegiatan tersebut berlangsung di Cherubim Hall, Jalan Soekarno–Hatta, Maumere, Selasa 10 Maret 2026. Musrenbang dibuka secara virtual oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena dan dirangkaikan dengan Rembuk Stunting 2027.
Musrenbang RKPD tahun ini mengusung tema “Penguatan Kapasitas dan Sistem Lintas Sektor yang Efektif dan Berkelanjutan”. Tema tersebut menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia, penguatan ekonomi berkelanjutan, pembangunan infrastruktur, serta tata kelola pemerintahan yang kolaboratif.
Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena mengatakan perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal tersebut, kata dia, telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Menurutnya, dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD harus disusun secara terarah serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi. Setiap program pembangunan daerah diharapkan mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat sekaligus mendukung prioritas pembangunan nasional.
Ia menegaskan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci keberhasilan pembangunan. Kolaborasi tersebut dinilai penting agar program pembangunan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Bupati Sikka Juventus Prima Yoris Kago mengatakan Musrenbang RKPD merupakan forum strategis untuk menyepakati prioritas pembangunan tahun 2027. Melalui forum ini berbagai usulan program dari masyarakat dibahas dan diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah.
Selain membahas agenda pembangunan, pemerintah daerah juga menegaskan komitmen mempercepat penurunan stunting. Upaya tersebut dinilai penting sebagai bagian dari strategi meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Sikka.
Data pemerintah daerah menunjukkan prevalensi stunting di Kabupaten Sikka pada 2025 berada di angka 10,4 persen, menurun dibandingkan 2024 yang mencapai 12,1 persen. Penurunan ini merupakan hasil program percepatan penanganan stunting melalui pendekatan konvergensi lintas sektor.
Namun, sistem pemantauan gizi melalui e-PPGBM mencatat dinamika data di lapangan. Pada Oktober 2025 angka stunting sempat meningkat menjadi 14,6 persen dari 10,4 persen pada Agustus 2025.
Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka mencatat terdapat 2.667 balita stunting yang tersebar di 26 puskesmas di wilayah kabupaten tersebut. Pemerintah daerah menargetkan angka stunting dapat ditekan hingga satu digit dalam beberapa tahun ke depan melalui penguatan intervensi gizi dan layanan kesehatan ibu dan anak.
Musrenbang RKPD Kabupaten Sikka turut dihadiri Wakil Bupati Sikka Simon Subandi Supriadi, Ketua DPRD Kabupaten Sikka Stefanus Sumandi, unsur Forkopimda, pimpinan perangkat daerah, para camat, serta berbagai pemangku kepentingan pembangunan daerah. Forum ini diharapkan menjadi pijakan awal menyusun program pembangunan yang lebih terarah dan berkelanjutan.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....